Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sektor Perumahan Dinilai Punya Efek Beruntun Besar bagi Perekonomian

G
Penulis: Gunawan.❯
Foto udara deretan rumah subsidi di Kawasan Bogor, Kamis (27/12/2024). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)
Foto udara deretan rumah subsidi di Kawasan Bogor, Kamis (27/12/2024). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Memasuki tahun pertama pemerintahan, sektor perumahan diposisikan sebagai salah satu penggerak utama pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.


Advertisement

Pemerintah tidak lagi memandang program perumahan sekadar penyediaan papan, melainkan juga sebagai instrumen untuk menciptakan efek berganda (multiplier effect) yang mampu menghidupkan ratusan sub-sektor dan menyerap tenaga kerja.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, pemerintah memperpanjang insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi pembelian rumah hingga akhir 2027 sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli kelas menengah dan merangsang sektor properti.

”Untuk menjaga daya beli dan mendukung sektor properti, pemerintah menanggung 100 persen PPN DTP untuk pembelian rumah hingga harga Rp5 miliar. Namun, pembebasan PPN hanya berlaku untuk nilai sampai Rp2 miliar pertama,” ujarnya.

Advertisement

Kementerian Keuangan memperkirakan perpanjangan fasilitas ini bisa mendorong realisasi puluhan ribu unit hunian per tahun dan memberi kepastian yang lebih jelas bagi pengembang.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Kacaribu menambahkan, regulasi teknis akan disiapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan, sehingga pengembang dapat merencanakan proyek dengan lebih matang.

”Dengan kepastian ini, para pengembang bisa lebih leluasa merencanakan proyek dan percepatan pembangunan,” jelas Febrio.

Advertisement

Di samping insentif fiskal, pemerintah juga memperkuat program subsidi untuk kelompok berpenghasilan rendah dan bantuan stimulan.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada 2025 ditetapkan menyalurkan kuota besar sementara Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) diprioritaskan untuk perbaikan rumah tidak layak huni.

Pemerintah mengalokasikan dukungan APBN untuk ratusan ribu unit, sehingga total bantuan perumahan dalam program lanjutan diperkirakan mencapai ratusan ribu unit pada 2026.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan, Program 3 Juta Rumah (periode 2025–2029) menjadi kerangka besar yang diharapkan memperkuat ketersediaan rumah serta mendorong aktivitas ekonomi di daerah.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati menekankan peran sektor perumahan sebagai pilar pertumbuhan karena dampak beruntun yang ditimbulkannya.

”Sektor perumahan menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional karena memiliki dampak beruntun (multiplier effect) yang besar terhadap perekonomian Indonesia,” ujarnya. (*/ign)

Advertisement
Editor : Gunawan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kotawaringin Barat Jadi Rujukan Lamandau untuk Pengembangan Program Rumah Subsidi

Kotawaringin Barat Jadi Rujukan Lamandau untuk Pengembangan Program Rumah Subsidi

Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) menjadi rujukan Kabupaten Lamandau dalam pengembangan program bantuan rumah subsidi bagi masyarakat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer