
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah memperketat mekanisme pengawasan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memastikan setiap porsi yang diterima anak sekolah memenuhi standar gizi mutu dan keamanan pangan.
Kementerian Kesehatan mengambil peran koordinatif dalam mengawasi pelaksanaan program ini agar risiko gangguan pangan dapat diminimalkan.
Dalam konferensi pers di kantor Kemenkes Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan perlunya data yang terstandarisasi untuk memantau insiden terkait makanan.
”Kita ingin melakukan standardisasi dari laporan dan angka-angka kejadian kasus,” ujarnya saat menjelaskan rencana konsolidasi pelaporan.
Langkah ini dimaksudkan agar respons terhadap potensi keracunan atau gangguan gizi bisa lebih cepat dan terukur.
Sebagai bagian dari upaya menjamin mutu penyediaan makanan program Kemenkes bersama Badan Gizi Nasional dan BPOM merancang sistem sertifikasi terpadu.
Menurut Budi sertifikasi ini akan mencakup aspek kebersihan higienis sertifikasi HACCP serta kehalalan produk.
”Kemenkes bersama BPOM dan Badan Gizi Nasional akan menjadi bagian dari sistem sertifikasi terpadu untuk memastikan makanan bergizi yang didistribusikan aman dan sesuai standar,” tegasnya sambil menjelaskan proses sertifikasi diupayakan berjalan cepat agar distribusi tidak terhambat.
Selain sertifikasi internal Kemenkes juga akan mengaktifkan pengawasan eksternal dengan melibatkan lembaga lintas sektor mulai dari Kementerian Dalam Negeri hingga aparat keamanan dan pemerintah daerah agar pemantauan lapangan lebih komprehensif.
”Peran Kemenkes secara gotong royong di sini adalah nanti kita akan melakukan pengawasan eksternal kepada para pelaksana strategi ini,” jelasnya.
Untuk mempercepat deteksi dini masalah kesehatan terkait makanan setiap daerah diminta membentuk gugus cepat tanggap yang melibatkan dinas kesehatan rumah sakit daerah dan unit kesehatan sekolah.
”Kita ingin memastikan seluruh sistem mampu merespons dengan cepat sehingga masyarakat tetap merasa aman,” kata Budi.
Di garis depan implementasi sekolah dan madrasah, Kemenkes berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama untuk memberdayakan Unit Kesehatan Sekolah (UKS).
Selain pemeriksaan awal terhadap makanan sebelum disajikan, pemerintah juga menyiapkan modul edukasi bagi guru dan siswa.
”Kita juga akan memberikan edukasi sederhana agar para siswa dan guru dapat mengenali makanan yang aman dikonsumsi,” ucap Budi.
Pemantauan status gizi peserta MBG juga diperluas dengan pengukuran tinggi dan berat badan setiap enam bulan yang dicatat secara individual, sehingga intervensi gizi bisa lebih tepat sasaran.
Bahkan, pemerintah berniat menambah cakupan Survei Gizi Nasional sehingga tak hanya fokus pada balita tetapi juga anak usia sekolah.
”Survei gizi nasional ini nanti akan ditambah untuk anak-anak di atas lima tahun, khususnya anak sekolah,” kata Budi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyambut upaya penguatan ini dengan menegaskan komitmen perbaikan tata kelola MBG.
”Tentu ada tantangan dan kekurangan, tapi komitmen pemerintah jelas, respons cepat, perbaiki sistem, dan perkuat tata kelola MBG secara menyeluruh,” ujar Zulkifli.
Dia menutup pernyataannya dengan menegaskan tujuan utama program.
”MBG adalah hak dasar warga negara dalam memenuhi asupan dan gizi yang layak agar menjadi generasi unggul masa yang akan datang,” ujarnya. (*/ign)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




