Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sertifikasi Wajib, Perketat Standar Dapur MBG

G
Penulis: Gunawan.❯
MENINJAU: Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan meninjau dapur SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (17/9/2025).
MENINJAU: Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan meninjau dapur SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (17/9/2025).

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah memperketat pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menegaskan penerapan sertifikasi wajib pada dapur pengolah serta unit layanan gizi.


Advertisement

Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan makanan yang disalurkan aman dikonsumsi dan memenuhi standar gizi sekaligus mencegah terulangnya kasus keracunan massal di lingkungan sekolah.

Kementerian Kesehatan menetapkan tiga sertifikat utama yang menjadi syarat minimal bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, yaitu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan sertifikasi halal.

Menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin langkah ini juga akan melibatkan BPOM sebagai bagian dari pengakuan mutu terintegrasi. “Nantinya BPOM akan memberi pengakuan resmi sehingga proses sertifikasi bisa dilakukan bersama Kemenkes dan BGN,” ujar Budi.

Advertisement

Pemerintah ingin proses sertifikasi berjalan cepat namun tidak memberatkan biaya operasional penyedia layanan.

Kemenkes menjelaskan fokus HACCP adalah pada standar dan fasilitas pengolahan sementara SLHS lebih menilai kompetensi tenaga yang menyusun dan menyajikan makanan.

Selain itu, pengawasan eksternal digelar secara rutin oleh Kemenkes bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPOM sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan pengawasan harian terhadap mutu bahan baku dan kebersihan.

Advertisement

”Pengawasan sederhana juga akan melibatkan sekolah misalnya dengan mengenali tanda makanan yang tidak layak,” kata Budi.

Skala program yang besar membuat pemerintah berencana melibatkan sekolah sebagai mata pertama dalam pengawasan.

Pemerintah menyebut akan menggandeng sekitar 450 ribu sekolah penerima program untuk turut melakukan pengecekan sebelum makanan dikonsumsi sehingga deteksi dini terhadap potensi keracunan bisa lebih cepat.

”Kami akan melibatkan sekolah sekolah penerima agar bisa mendeteksi dini apakah makanan masih layak atau tidak,” ujar Menkes dalam konferensi pers.

Temuan di lapangan memicu respons cepat dari pemerintahan pusat. Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari menyoroti rendahnya pemenuhan standar higiene pada banyak dapur MBG dan menegaskan bahwa sertifikat bukan sekadar administrasi.

”Sertifikat SLHS bukan sekadar formalitas; itu keharusan untuk mencegah keracunan pada anak,” tegas Qodari.

Untuk memperkuat payung hukum dan menutup celah tata kelola, pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang direncanakan rampung dalam waktu dekat.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Perpres akan mempertegas mekanisme pengawasan dan kewajiban sertifikasi sehingga instruksi presiden terkait perbaikan sistem MBG dapat dijalankan.

”Instruksi Presiden jelas perbaiki sistem dan perkuat tata kelola MBG melalui aturan yang tegas,” ujar Zulkifli. (*/ign)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sekda Seruyan Inspeksi Tiga Dapur SPPG

Sekda Seruyan Inspeksi Tiga Dapur SPPG

– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan memperketat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis . Salah satunya melalui inspeksi

Lima SPPG di Seruyan Hentikan Operasional Sementara

Lima SPPG di Seruyan Hentikan Operasional Sementara

lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Seruyan menghentikan sementara operasional pelayanan program Makan Bergizi Gratis

Satgas MBG Kotim Diperkuat, SPPG Tak Layak Bisa Direkomendasikan Berhenti

Satgas MBG Kotim Diperkuat, SPPG Tak Layak Bisa Direkomendasikan Berhenti

Pemkab Kotim memperkuat Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis (Satgas MBG) untuk mengawasi operasional program di daerah

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer