
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menegaskan komitmen menjaga supremasi sipil sambil merespons rangkaian tuntutan yang populer sebagai 17+8 Tuntutan Rakyat pasca-demonstrasi akhir Agustus lalu.
Pasca gelombang aksi yang memunculkan dokumen tuntutan, pemerintah menempatkan aspirasi publik itu sebagai bahan evaluasi kebijakan.
Dokumen yang berisi 17 tuntutan jangka pendek dan 8 tuntutan jangka panjang itu kini ramai diperbincangkan di media sosial dan media arus utama, sehingga mendorong respons resmi dari berbagai lembaga negara.
Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah menyatakan institusi militer menghormati dan mengapresiasi masukan yang ditujukan kepadanya.
Menurut Freddy, beberapa poin dalam 17+8 menyangkut TNI dan akan dicermati dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
”TNI sangat mengapresiasi beberapa tuntutan maupun masukan 17+8, yang tiga untuk TNI, baik dalam jangka waktu seminggu maupun setahun,” ujarnya, seraya menegaskan kesiapan TNI untuk melaksanakan kebijakan negara dengan penuh kehormatan.
Adapun Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan, institusinya tidak menutup diri terhadap kritik.
Trunoyudo mengatakan transformasi Polri ke arah organisasi yang lebih modern menjadikan masukan publik sebagai salah satu mekanisme perbaikan internal.
”Polri tidak antikritik,” tegasnya, mengulang pesan Kapolri bahwa kritik adalah bagian dari demokrasi dan perbaikan kelembagaan.
Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, memastikan pemerintah tidak akan mengabaikan aspirasi yang muncul dari gerakan itu.
Menurut Yusril, tuntutan yang disampaikan rakyat harus dipandang sebagai amanat dan dijawab dengan langkah-langkah bijak dan terukur.
”Sebagai tuntutan rakyat, pemerintah yang mendapat amanat rakyat tentu akan merespons positif apa yang menjadi tuntutan dan keinginan rakyatnya. Mustahil pemerintah mengabaikan tuntutan itu,” kata Yusril.
Pernyataan serupa dari berbagai pihak menunjukkan arah yang sama, yakni membuka ruang dialog, memperkuat mekanisme pengawasan sipil terhadap aparat, dan mengintegrasikan masukan publik ke dalam agenda reformasi kelembagaan. (*/ign)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




