Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penerapan DTSEN Bakal Bikin Bansos Lebih Tepat Sasaran

G
Penulis: Gunawan.❯
Ilustrasi bansos.
Ilustrasi bansos.

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah resmi menempatkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis tunggal untuk penyaluran bantuan sosial (bansos) mulai 2025.


Advertisement

Keputusan ini tertuang dalam Instruksi Presiden yang mewajibkan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menggunakan DTSEN sebagai acuan penetapan penerima bansos.

DTSEN dirancang untuk menggantikan sistem lama (DTKS) dengan mengintegrasikan data sosial dan ekonomi secara by-name dan by-address, lalu diperbarui berkala melalui pemeriksaan di lapangan (ground checking) yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan pemerintah daerah.

Tujuannya, mempercepat penyaluran bantuan sekaligus meminimalkan salah sasaran dan kebocoran anggaran.

Advertisement

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan pentingnya data yang andal untuk kebijakan sosial.

”Data yang akurat dan mutakhir memberi fondasi kuat bagi perencanaan pembangunan yang menargetkan kelompok rentan,” ujarnya, seraya menekankan peran kolaborasi lintas lembaga dalam memutakhirkan DTSEN.

Dari sisi operasional, pemerintah sudah mulai ”membersihkan” daftar penerima.

Advertisement

Hasil verifikasi terhadap sekitar 12 juta keluarga penerima manfaat menunjukkan ada sekitar 1,9 juta keluarga yang tidak lagi memenuhi syarat, sehingga bantuan mereka dialihkan ke pihak yang dinilai lebih berhak.

”Dari hasil verifikasi terhadap 12 juta keluarga penerima manfaat, ditemukan 1,9 juta yang tidak lagi memenuhi syarat. Bantuan mereka dialihkan kepada masyarakat yang lebih berhak,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf dalam keterangan resmi.

Pengawasan ini juga melibatkan lintas instansi untuk menelusuri indikasi penyalahgunaan.

Masyarakat dapat memeriksa statusnya lewat portal dan aplikasi resmi pemerintah. Tersedia pula mekanisme koreksi dan banding bagi warga yang merasa berhak tetapi belum tercatat.

Pemerintah menegaskan proses ini berjalan dengan perlindungan data pribadi dan jalur banding yang transparan.

Untuk penyaluran, program-program reguler seperti PKH dan BPNT mengikuti pola triwulanan.

Tahap 4 untuk periode Oktober–Desember 2025 direncanakan cair bertahap dengan seluruh data penerima mengacu pada DTSEN.

Pemerintah menyatakan pemutakhiran data akan terus diperkuat menjelang dan selama penyaluran tersebut. (*/ign)

Advertisement
Editor : Gunawan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

TPG Guru Non-ASN Belum Cair Sejak Juli, PGRI: Bukan Bansos, TPG  Hak Profesional Guru

TPG Guru Non-ASN Belum Cair Sejak Juli, PGRI: Bukan Bansos, TPG Hak Profesional Guru

Wakil Sekjen PB PGRI sekaligus Ketua Badan Khusus Komunikasi dan Digitalisasi PB PGRI Wijaya Winarja mengatakan TPG bukan bantuan sosial

Bansos Kesejahteraan Disalurkan kepada 1.022 KPM di Sukamara

Bansos Kesejahteraan Disalurkan kepada 1.022 KPM di Sukamara

Bupati Sukamara Masduki menyerahkan secara simbolis Bansos Kesejahteraan bagi KPM yang tersebar di Sukamara.

Data Desil Bansos Dipersoalkan, DPRD Kalteng Ungkap Warga Kurang Mampu Tak Kebagian Bantuan

Data Desil Bansos Dipersoalkan, DPRD Kalteng Ungkap Warga Kurang Mampu Tak Kebagian Bantuan

Muhammad Ansyairi, menyoroti kendala penyaluran bantuan sosial (Bansos) akibat ketidaktepatan data desil dengan kondisi masyarakat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer