
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menegaskan keseriusan menindaklanjuti tuntutan publik, termasuk poin tuntutan 17+8, dengan percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.
Langkah ini dinilai bagian dari upaya memperkuat tata kelola negara sekaligus merespons aspirasi masyarakat terhadap penindakan korupsi dan pengembalian aset negara.
Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menjelaskan, saat ini ada keselarasan politik antara pemerintahan dan DPR terkait RUU tersebut, sehingga proses legislasi diperkirakan berjalan lebih lancar.
”Jadi, bersabar sedikit saja soal RUU Perampasan Aset, yang jelas komitmen politiknya sudah satu,” ujar Supratman dalam konferensi pers di Jakarta.
Dia menambahkan, karena inisiatif kini berada di DPR, pembahasan diyakini akan menjadi lebih cepat.
Pemerintah juga menyatakan kesiapan naskah RUU. Menurut Supratman, urutan pembahasan RUU Perampasan Aset dapat disesuaikan dengan penyelesaian RUU lain yang berkaitan, termasuk RUU KUHAP.
”Kalau inisiasi dari DPR, justru lebih mudah. Pemerintah sudah siap,” kata Menkum saat memberikan keterangan resmi.
Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan memastikan RUU Perampasan Aset kini menjadi usulan inisiatif DPR dan akan dimasukkan dalam Prolegnas Prioritas 2025.
”Tidak ada lagi perdebatan. RUU ini tetap sebagai inisiatif DPR dan akan masuk pembahasan di tahun 2025,” kata Bob Hasan, menandai langkah parlemen untuk mempercepat pembahasan.
Dukungan politik terhadap inisiatif itu juga datang dari fraksi-fraksi di DPR.
Ketua Fraksi PAN Putri Zulkifli Hasan menyatakan komitmen partainya untuk mengawal proses legislasi sebagai bentuk respons terhadap aspirasi masyarakat, terutama dari organisasi perempuan dan kelompok mahasiswa.
”Kami mengapresiasi aspirasi yang disampaikan dan Fraksi PAN berkomitmen untuk ikut mengawal isu-isu yang penting bagi masyarakat, khususnya terkait perlindungan perempuan dan generasi muda,” ujar Putri.
Sejumlah akademisi dan praktisi hukum menyarankan agar pembahasan RUU Perampasan Aset sinkron dengan RUU KUHAP karena keduanya saling terkait dari sisi hukum acara.
Wacana RUU ini sendiri telah mengemuka sejak beberapa tahun terakhir. Pemerintah pernah mengirimkan surat presiden terkait RUU Perampasan Aset ke DPR sebagai bagian dari upaya memperkuat instrumen hukum pemberantasan tindak pidana korupsi dan tindak pidana terkait aset negara.
Dengan dorongan politik dari eksekutif dan legislatif serta dukungan dari sejumlah fraksi, langkah memasukkan RUU Perampasan Aset ke dalam Prolegnas Prioritas 2025 memantapkan peluang regulasi ini dibahas pada tahun depan.
Pembahasan yang cermat dan transparan dinilai krusial agar produk hukum nanti efektif di lapangan. (*/ign)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




