
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah terus mempercepat program rumah subsidi dengan mengandalkan kerja sama antarinstitusi untuk mencapai target 3 juta unit hunian terjangkau.
Pendekatan lintas sektoral melibatkan kementerian, bank sentral, bank pelaksana, dan lembaga pembiayaan. Menjadi andalan agar program berjalan cepat dan tepat sasaran.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menyatakan, peranan lembaga keuangan sangat krusial memperlancar pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
”Dukungan Bank Indonesia memperlihatkan sinergi nyata untuk merealisasikan rumah subsidi secara masif,” ucap Maruarar
Bank Indonesia (BI) juga memberi dorongan nyata lewat paket insentif.
Menurut pernyataan BI, otoritas moneter menyiapkan fasilitas likuiditas hingga Rp80 triliun dan turut mengalokasikan dukungan Surat Berharga Negara senilai sekitar Rp45 triliun untuk mendukung pembiayaan perumahan rakyat.
Langkah ini dimaksudkan agar perbankan memiliki ruang menyalurkan lebih banyak Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi.
Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) mendapatkan tambahan kuota penyaluran KPR FLPP dan aktif menyalurkan KPR Subsidi.
Sampai pertengahan 2025, BRI tercatat telah menyalurkan KPRS kepada lebih dari 100.000 penerima manfaat, di mana sekitar 97 persen berasal dari skema FLPP.
Direktur Utama BRI Hery Gunardi menegaskan komitmen banknya untuk terus memperluas akses pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
”Kami konsisten mendorong penyaluran KPR bersubsidi agar lebih banyak masyarakat bisa memiliki rumah dengan pembiayaan yang terjangkau,” kata Hery.
Pemerintah juga mengatur kuota khusus dan kemudahan administrasi untuk mempercepat akses.
Contohnya, pemerintah menyiapkan kuota 2.000 unit rumah subsidi khusus untuk ASN lewat skema KPR FLPP, serta mempercepat proses pendaftaran dan perizinan untuk memudahkan pencairan pembiayaan.
Maruarar memberi gambaran praktis manfaat skema tersebut.
”Angsuran Rp1,7 juta per bulan jauh lebih ringan dibanding biaya sewa,” tuturnya, saat mempromosikan fasilitas KPR FLPP bagi pegawai negeri.
Dimensi sosial program juga mendapat perhatian khusus. Pemerintah menargetkan penyaluran sekitar 5.000 unit rumah subsidi bagi guru ngaji, dai, dan penggerak keagamaan dengan pembiayaan syariah yang melibatkan BTN Syariah dan BP Tapera.
Hal tersebut mendorong pemerataan akses hunian layak sekaligus memberi pilihan pembiayaan yang sesuai nilai dan kebutuhan masyarakat. (*/ign)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


