
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipandang lebih dari sekadar pemberian makanan.
Program ini dimaknai sebagai investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Dalam pelaksanaannya, pemerintah menekankan bahwa makanan yang disajikan harus memenuhi standar gizi, aman, serta sesuai ketentuan halal dan tayib.
Sebagai wujud konkret, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Badan Gizi Nasional (BGN) menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan memperkuat tata kelola jaminan produk halal dalam program pemenuhan gizi nasional.
Kerja sama ini diharapkan memberikan kepastian hukum dan operasional bagi rantai pasok MBG, dari bahan baku hingga penyajian.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengingatkan, upaya pemenuhan gizi tidak bisa berdiri sendiri tanpa memperhatikan aspek kehalalan.
Menurut Dadan, kualitas makanan harus menyatu dengan jaminan halal agar layanan MBG benar-benar memenuhi kebutuhan mayoritas masyarakat.
”Pemenuhan gizi tidak hanya soal tersedianya makanan sehat. Harus disertai kepastian halal yang menjadi kebutuhan utama masyarakat kita,” kata Dadan.
Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan, sertifikasi halal merupakan implementasi regulasi sekaligus jaminan mutu bagi program berskala nasional.
Ia menyorot pentingnya pengawasan sepanjang rantai pasok karena MBG melibatkan banyak aktor.
”Nota kesepahaman ini bukan hanya menjalankan amanat aturan. Ini bukti komitmen pemerintah agar mutu, gizi, dan kehalalan pangan tetap terjaga,” ujar Ahmad. (*/ign)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




