
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menghadirkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai upaya menstabilkan kondisi ekonomi dan membuka jalan bagi pemulihan setelah gelombang demonstrasi yang berlangsung akhir Agustus.
Lembaga ini ditempatkan sebagai pengelola terpusat atas aset-aset strategis negara dengan harapan memperkuat daya tahan ekonomi nasional.
Danantara dibangun untuk mengonsolidasikan kepemilikan negara pada BUMN tertentu dan mengelola aliran investasi jangka panjang ke sektor-sektor strategis.
Pemerintah menempatkan target investasi yang ambisius sekaligus menegaskan pentingnya tata kelola profesional agar manfaatnya dirasakan luas oleh masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto mengatakan, salah satu cita-cita pembentukan Danantara adalah mendorong agar lebih banyak BUMN Indonesia mampu bersaing di tingkat global.
Termasuk target masuknya perusahaan negeri ke daftar Fortune Global 500, sebagai bukti kinerja perusahaan negara yang makin profesional dan kompetitif.
Dari sisi aturan, pembentukan Danantara didorong oleh perubahan kerangka hukum BUMN yang dilaksanakan pemerintah.
Anggota DPR Bambang Soesatyo menilai, perubahan regulasi, termasuk pengaturan pelaksanaannya lewat peraturan pemerintah, merupakan langkah strategis untuk menjamin pengelolaan investasi yang lebih transparan dan akuntabel.
Menurutnya, kepastian aturan penting agar dana investasi dikelola sesuai tujuan pembangunan nasional.
Pengamat BUMN Herry Gunawan memandang Danantara sebagai instrumen yang berpotensi mengecilkan kesenjangan antara ketersediaan modal domestik dan kebutuhan investasi (saving–investment gap).
Dengan konsolidasi aset dan kemampuan menarik investasi, baik dari dalam negeri maupun mitra internasional, Danantara diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada pembiayaan luar negeri.
Danantara dikabarkan akan mengelola portofolio besar yang berasal dari saham dan aset sejumlah BUMN leading, dengan fokus pada sektor-sektor seperti energi terbarukan, manufaktur bernilai tambah tinggi, serta infrastruktur sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan penciptaan lapangan kerja.
Kebijakan alokasi dan mekanisme audit akan menjadi perhatian publik dan pemangku kepentingan. (*/ign)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




