
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menggeber langkah percepatan kedaulatan pangan, energi, dan air lewat Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025 dan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 19 Tahun 2025.
Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) ditunjuk memimpin tim koordinasi yang mengumpulkan 27 kementerian/lembaga untuk memetakan kawasan prioritas dan merealisasikan proyek strategis nasional.
Pemerintah menegaskan, Inpres dan Keppres itu sebagai landasan percepatan pembangunan kawasan swasembada pangan, energi, dan air.
Keputusan presiden yang terbit awal Agustus 2025, membentuk tim khusus dengan Zulhas sebagai ketua. Tujuannya untuk bertujuan menyatukan kebijakan antarkementerian agar proyek tidak berjalan parsial.
Zulhas menuturkan, targetnya jelas, yakni merumuskan kawasan prioritas yang segera ditetapkan menjadi proyek strategis nasional. Termasuk skema untuk pengembangan energi terbarukan dan infrastruktur air.
”Hasilnya harus kelihatan. Proyek strategis nasional yang siap diluncurkan. Jadi, bukan sekadar rencana di atas kertas,” ujarnya.
Beberapa lokasi yang sudah masuk daftar opsi prioritas antara lain Wanam, Merauke (Papua Selatan), Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan.
Wilayah tersebut dinilai mempunyai potensi lahan dan sumber daya untuk skala besar.
Langkah awal yang diumumkan adalah program cetak sawah di kawasan prioritas dengan alokasi yang tercatat di Kementerian Pertanian sekitar Rp8 triliun untuk tahap awal pengerjaan lahan.
Apabila terlaksana dengan baik, program itu bukan hanya mengurangi impor dan menekan defisit neraca perdagangan, tetapi juga membuka lapangan kerja baru, memicu industri pendukung, serta mendorong pengembangan energi bersih di kawasan prioritas. (*/ign)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




