
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Kelancaran pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Papua jadi perhatian serius pemerintah.
Hal itu terus diupayakan dengan memperkuat koordinasi antarlembaga guna untuk memastikan pemenuhan gizi seimbang bagi kelompok sasaran prioritas.
Selain itu, dalam rangka menurunkan angka stunting di wilayah timur Indonesia.
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Selatan Maddaremmeng mengatakan, pihaknya sedang menyelaraskan pelaksanaan MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
Dia menegaskan, arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah mengelola program strategis tersebut.
”Kami diminta Kemendagri untuk mencari lokasi dapurnya. Jangan sampai kami tidak menyiapkan anggarannya, karena memang harus merencanakan. Jangan sampai BGN sudah membiayai, kami juga membiayai,” ujarnya.
Maddaremmeng menambahkan, pemerintah daerah membutuhkan petunjuk yang jelas mengenai bentuk hubungan dan mekanisme koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan BGN.
Pada tingkat kabupaten, percepatan pelaksanaan juga terus diupayakan. Pelayanan Gizi Kabupaten Fakfak, Sitanna Rida Pamila, mengatakan, pemerintah daerah dan instansi terkait sedang memprioritaskan pembangunan dapur sehat tambahan.
Langkah tersebut diharapkan memperluas jangkauan distribusi MBG sehingga seluruh sasaran dapat tersentuh.
”Harapan kami, pembangunan dapur sehat segera dilakukan di beberapa titik wilayah Fakfak. Dengan demikian, cakupan distribusi MBG bisa diperluas dan semua siswa dapat merasakan manfaatnya,” ujar Sitanna.
Dia yakin melalui pemerataan pelaksanaan MBG, Fakfak berpeluang menjadi daerah bebas stunting di masa depan.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana.
Dia menilai MBG memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia 2045.
Target program yang mencakup anak usia dini, siswa SD hingga SMA/SMK, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD, katanya, jadi investasi jangka panjang bagi kesehatan bangsa.
Cellica juga menekankan perlunya keterpaduan antara program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di bawah Kementerian Kesehatan dan MBG yang dikelola BGN.
Menurutnya, keberhasilan MBG dan CKG tidak semata tanggung jawab pemerintah pusat. Keterlibatan sektor swasta, dunia pendidikan, pemerintah daerah, hingga masyarakat merupakan kunci mewujudkan pelaksanaan program di lapangan. (*/ign)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




