
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Untuk meningkatkan efisiensi dan keterbukaan dalam penyaluran bantuan sosial (bansos), pemerintah memanfaatkan sistem digital.
Salah satu inisiatif utamanya adalah uji coba Payment ID oleh Bank Indonesia (BI) yang dijadwalkan dimulai pada 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Payment ID berperan sebagai kode identitas digital unik bagi setiap individu atau lembaga di dalam ekosistem pembayaran nasional.
Dengan kemampuan merekam setiap transaksi secara rinci, diharapkan alokasi bansos non tunai dapat lebih akurat dan tepat sasaran.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menegaskan bahwa implementasi Payment ID akan berjalan atas dasar persetujuan masing-masing penerima (private consent based) dan sepenuhnya mematuhi Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
Payment ID akan terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta catatan transaksi penerima, sehingga verifikasi data menjadi lebih andal.
”Uji coba ini difokuskan pada penyaluran bansos nontunai sebagai bagian dari dukungan terhadap Program Perlindungan Sosial,” katanya.
Namun, pengamat sistem pembayaran Arianto Muditomo mengingatkan tantangan besar, yakni perbedaan format data di setiap kementerian, fragmentasi antar sistem, serta kebutuhan menyelaraskan regulasi lintas lembaga.
”Setiap kementerian punya standar dan sistem data berbeda. Integrasi lewat Payment ID akan menuntut penyelarasan format data, pertukaran informasi lintas sistem, serta harmonisasi regulasi yang kompleks,” ujarnya.
Selain Payment ID, pemerintah juga mempersiapkan proyek percontohan digitalisasi layanan publik di Kabupaten Banyuwangi.
Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) M Firman Hidayat menjelaskan, setiap penduduk akan mendapatkan digital ID yang terhubung dengan verifikasi biometrik dan catatan transaksi keuangan.
”Dengan data tersebut, kita dapat menilai kelayakan penerima bansos secara objektif. Misalnya, seseorang dengan empat kendaraan dan pengeluaran Rp 20 juta per bulan tentu tidak masuk kriteria,” jelas Firman.
Proyek percontohan ini dimulai September 2025 dan direncanakan diperluas secara nasional pada 2026.
Melalui integrasi digital ID, data exchange platform, dan digital payment, pemerintah menargetkan tata kelola bansos yang lebih akuntabel, inklusif, dan bebas manipulasi.
Langkah ini diharapkan menuntaskan persoalan klasik dalam penyaluran bansos, seperti data ganda, penerima tidak berhak, dan warga yang belum memiliki identitas kependudukan.
Dengan semangat digitalisasi, pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan sistem perlindungan sosial yang efisien, adil, dan transparan. (*/ign)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

