
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menegaskan akan menegakkan hukum secara tegas terhadap para pelaku praktik pengoplosan beras.
Instruksi langsung disampaikan Presiden Prabowo Subianto kepada Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus ini dan menjerat siapapun yang terbukti bersalah.
”Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak. Ini pidana,” kata Presiden Prabowo.
Pernyataan tersebut disampaikan saat peluncuran Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah.
Pengungkapan beras oplosan yang baru-baru ini terkuak mengingatkan pentingnya pengawasan distribusi pangan nasional.
Modus mencampur beras rendah mutu dengan beras premium demi keuntungan cepat dinilai sebagai penipuan konsumen sekaligus ancaman bagi kesehatan publik.
Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan telah menemukan gudang‑gudang di Jawa Tengah dan Jabodetabek yang melakukan praktik ini.
Campuran beras berkualitas rendah, bahkan tidak layak konsumsi, dijual dengan label premium, merugikan konsumen kelas bawah dan menciderai kerja keras petani.
Pemerintah akan menjerat pelaku tak hanya atas pelanggaran perdagangan, tetapi juga potensi pelanggaran keamanan pangan.
Kejaksaan Agung RI kini mendalami kasus yang diperkirakan merugikan negara hingga hampir Rp 100 triliun per tahun.
”Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, kami berkomitmen menindaklanjuti perintah Presiden. Kami akan mempelajari dan mengkaji ranah hukum yang berlaku sebelum mengambil langkah selanjutnya,” kata Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung.
Langkah tegas ini sekaligus melindungi petani—produsen utama beras—agar hasil panen berkualitas mereka tidak dicemari praktik curang yang merusak kepercayaan konsumen.
Pemerintah terus memperkuat koordinasi antarinstansi untuk memastikan pangan pokok terjaga mutunya dan distribusinya adil bagi seluruh lapisan masyarakat. (*/ign)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




