Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Program PTSL Dinilai Jadi Kunci Tekan Konflik Agraria

G
Penulis: Gunawan.❯
PENGUKURAN: Petugas PTSL saat melakukan pengukuran lahan warga (istimewa)
PENGUKURAN: Petugas PTSL saat melakukan pengukuran lahan warga (istimewa)

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menegaskan peran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai instrumen utama mewujudkan keadilan agraria dan pemerataan ekonomi.


Advertisement

Melalui program ini, sertifikasi tanah tidak sekadar administratif, melainkan kunci memberikan kepastian hukum, membuka akses pembiayaan, dan mengurangi konflik agraria.

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, menjelaskan bahwa PTSL memberi rasa aman bagi pemilik tanah.

”Dengan sertifikat, warga memiliki modal usaha, jaminan perbankan, dan pijakan kuat membangun masa depan,” ujarnya.

Advertisement

Ia menekankan sinergi BPN pusat-daerah serta partisipasi masyarakat sebagai faktor utama keberhasilan PTSL.

Di level daerah, Bupati Donggala, Vera Elena Laruni, memuji manfaat legalisasi tanah bagi akselerasi pembangunan lokal.

”Sertifikat tanah adalah aset strategis untuk mendukung layanan pendidikan, kesehatan, hingga pertanian. Tapi warga juga wajib menunaikan pajak,” pesannya.

Advertisement

Ketua Adjudikasi PTSL 2025, Mochamad Febryawan Jauhari, menambahkan bahwa penyerahan sertifikat merupakan wujud perlindungan hukum negara.

”Legalitas ini memperkuat keamanan hukum sekaligus memacu kegiatan ekonomi warga,” tuturnya.

PTSL kini telah menjangkau wilayah terpencil, seperti Desa Long Sam di Bulungan, Kalimantan Utara, di mana 226 sertifikat diserahkan oleh BPN setempat.

Pemerintah juga menargetkan penyelesaian legalisasi tanah eks-bencana, lahan adat, dan eks-transmigrasi dengan melibatkan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan lokal.

Kolaborasi lintas instansi—BPN, pemerintah daerah, kalangan teknologi, dan masyarakat—membuktikan PTSL lebih dari sekadar program sertifikasi.

Ini menjadi fondasi keadilan agraria, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta pembangunan berkelanjutan di seluruh pelosok Indonesia. (*/ign)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Seruyan Dapat Jatah TORA 11 Ribu Hektare, Lahan Warga dalam Kawasan Hutan Diproses Jadi APL

Seruyan Dapat Jatah TORA 11 Ribu Hektare, Lahan Warga dalam Kawasan Hutan Diproses Jadi APL

Seruyan terus mendorong penataan lahan masyarakat yang masih berada dalam kawasan hutan. Salah satunya melalui program TORA

Kades dan Camat di Kotim Diminta Jangan Persulit Warga Urus Administrasi Tanah

Kades dan Camat di Kotim Diminta Jangan Persulit Warga Urus Administrasi Tanah

Anggota DPRD Kabupaten Kotim, Muhammad Abadi, mengingatkan kepala desa dan camat agar tidak mempersulit warga mengurus administrasi tanah

Peta Nilai Tanah Disusun, Gumas Dorong Data Pertanahan Terintegrasi

Peta Nilai Tanah Disusun, Gumas Dorong Data Pertanahan Terintegrasi

Wakil Bupati Gunung Mas (Gumas) Efrensia LP Umbing membuka sosialisasi pembuatan Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) melalui program ILASPP

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer