
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah resmi mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PBBR), untuk menjamin kepastian hukum dan ketepatan waktu dalam proses perizinan investasi.
Aturan baru ini menetapkan durasi layanan yang tegas dan mekanisme otomatisasi jika izin tak terbit dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Sekretaris Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Sekretaris Utama BKPM, Heldy Satrya Putera, menjelaskan bahwa seluruh jenis izin kini dipantau lewat dashboard digital.
”Setiap permohonan punya tenggat waktu. Bila melewati batas, sistem akan mencatat izin tersebut sebagai disetujui secara otomatis,” ujarnya.
Heldy menambahkan bahwa kebijakan ini diimplementasikan secara bertahap, terutama untuk perizinan teknis yang masih membutuhkan verifikasi di lapangan sesuai karakteristik lokasi.
”Kami menerapkan Service Level Agreement (SLA) agar durasi layanan terukur dan transparan,” kata Heldy.
Meski sistem OSS (Online Single Submission) rentan gangguan teknis, Heldy meyakini perbaikan cepat dapat dilakukan.
”Dengan PP 28/2025, dunia usaha diharapkan melihat perizinan pemerintah sebagai proses yang terukur dan andal, bukan lagi lambat dan berbelit,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, menyatakan bahwa penerbitan PP ini bagian dari upaya memperkuat ekosistem investasi.
”Aturan ini menyederhanakan alur perizinan, mempercepat layanan, dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha,” ujarnya.
Dengan payung hukum yang lebih kokoh, PP 28/2025 menjadi pilar transformasi iklim investasi Indonesia menuju model yang inklusif, terdesentralisasi, dan berkelanjutan. Kunci keberhasilan regulasi ini terletak pada konsistensi pelaksanaan dan pengawasan yang transparan. (*/ign)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




