
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Program rumah subsidi dipacu sebagai bukti penerapan semangat gotong royong dan upaya meratakan kesejahteraan.
Hingga paruh pertama 2025, penyaluran dana FLPP telah mencapai Rp 18,8 triliun, membiayai 115.930 unit hunian bagi MBR.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, total alokasi APBN 2025 untuk pembiayaan perumahan adalah Rp 29,1 triliun—terdiri atas Rp 18,8 triliun untuk FLPP (melalui BP Tapera), Rp 4,8 triliun bagi PT SMF, dan Rp 5,5 triliun untuk subsidi uang muka.
”Kami berkolaborasi dengan pengembang untuk mendukung pembangunan swadaya hingga dua juta rumah. Persiapan tambahan anggaran akan dilakukan pada semester II,” jelas Sri Mulyani.
Selain membiayai hunian baru, pemerintah juga meningkatkan kualitas rumah eksisting.
Menurutnya, FLPP menjadi program prioritas di era Presiden Prabowo Subianto, sekaligus memacu multiplier effect: menciptakan lapangan kerja, menggerakkan sektor konstruksi, dan memperkuat daya beli masyarakat.
Di Sumatera Utara, Gubernur Bobby Nasution memperkenalkan kebijakan menghapus biaya notaris, provisi, dan administrasi pada rumah subsidi—langkah pertama di Indonesia—melalui nota kesepahaman bersama KemenPUPR, BPS, dan pemda se-Sumut.
”Kami, sebagai pemilik Bank Sumut, sepakat membebaskan tiga biaya tersebut demi meringankan beban masyarakat kurang mampu,” tegas Bobby.
Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan peningkatan target FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit, menaikkan kebutuhan anggaran menjadi Rp 47,4 triliun (Rp 35,2 triliun untuk FLPP, Rp 6,7 triliun untuk SMF, dan Rp 5,5 triliun untuk subsidi uang muka).
Sinergi antar-K/L dan pemda diharapkan terus memperkuat keberlanjutan program perumahan inklusif dan berkeadilan. (*/ign)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


