Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perkuat Perlindungan terhadap HAM melalui Revisi KUHAP

G
Penulis: Gunawan.❯
Ilustrasi sidang
Ilustrasi sidang

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah dan DPR RI melanjutkan pembahasan revisi Undang‑Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) setelah penyerahan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).


Advertisement

RUU KUHAP kini menjadi inisiatif DPR dan akan dikaji oleh panitia kerja gabungan.

Salah satu poin krusial adalah usulan menghadirkan Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) untuk memastikan legalitas dan proporsionalitas tindakan paksa sebelum diterapkan.

Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, menjelaskan bahwa HPP berfungsi preventif dan berbeda dengan praperadilan yang bersifat korektif, namun MA menghormati keputusan akhir legislator.

Advertisement

Pakar hukum dari IKA FH Undip, Asep Ridwan, mendukung mekanisme praperadilan yang lebih fungsional sebagai alat menilai kelayakan penuntutan.

Ia menekankan perlunya masukan luas agar KUHAP baru mengakomodasi putusan Mahkamah Konstitusi dan memperkuat perlindungan HAM.

Wamen­sesneg Bambang Eko Suhariyanto menyampaikan mandat Presiden Prabowo Subianto bahwa reformasi KUHAP bukan sekadar teknis, melainkan langkah strategis menegakkan keadilan dan kesejahteraan.

Advertisement

”Sistem hukum yang kuat dan berpihak pada rakyat menjadi tumpuan kepercayaan publik,” ujarnya.

Dengan melibatkan lembaga negara, akademisi, dan masyarakat sipil, RUU KUHAP diharapkan terwujud sebagai payung hukum yang adil, transparan, dan menjamin hak asasi seluruh warga. (*/ign)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer