
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Proses perumusan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dipastikan telah melalui semua tahapan perundang-undangan dan mengedepankan prinsip keterbukaan serta partisipasi masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan dalam sidang lanjutan pengujian formil UU TNI di Mahkamah Konstitusi, Senin (23/6/2025).
Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, memaparkan bahwa pembentukan revisi UU TNI merujuk pada ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Sejak 2023, Mabes TNI menggelar diskusi terfokus (FGD) untuk merumuskan materi muatan RUU, yang kemudian dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada 2024.
”Berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga hingga akademisi dan organisasi masyarakat sipil, dilibatkan dalam uji publik, rapat pembicaraan tingkat I dan II, hingga akhirnya RUU ini disahkan oleh DPR RI,” kata Supratman.
”Dengan demikian, asas keterbukaan dan partisipasi bermakna sudah terpenuhi,” tambahnya.
Dari DPR, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa seluruh prosedur hukum acara dalam penyusunan UU TNI telah dijalankan.
Komisi I juga menolak seluruh permohonan uji formil yang diajukan pemohon dari berbagai universitas dan koalisi masyarakat sipil.
”Proses legislasi telah sesuai mekanisme, sehingga kami menolak permohonan a quo,” ungkap Utut.
Gugatan tersebut menyoal keterlibatan publik dan transparansi dalam penyusunan UU TNI.
Namun, keterangan pemerintah dan DPR mempertegas bahwa perumusan dilakukan secara komprehensif, berlapis, dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.
Dengan selesainya seluruh tahapan—FGD, DIM, uji publik, rapat pembicaraan, hingga paripurna—UU TNI kini berdiri di atas landasan hukum yang sah dan konstitusional.
Hal ini menunjukkan komitmen bersama pemerintah dan DPR untuk menghadirkan regulasi yang demokratis, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan nasional. (*/ign)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




