Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Tegaskan UU TNI Disusun sesuai Mekanisme dan Melibatkan Publik

G
Penulis: Gunawan.❯
Ilustrasi prajurit TNI.
Ilustrasi prajurit TNI.

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Proses perumusan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) dipastikan telah melalui semua tahapan perundang-undangan dan mengedepankan prinsip keterbukaan serta partisipasi masyarakat.


Advertisement

Pernyataan ini disampaikan dalam sidang lanjutan pengujian formil UU TNI di Mahkamah Konstitusi, Senin (23/6/2025).

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, memaparkan bahwa pembentukan revisi UU TNI merujuk pada ketentuan UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sejak 2023, Mabes TNI menggelar diskusi terfokus (FGD) untuk merumuskan materi muatan RUU, yang kemudian dituangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada 2024.

Advertisement

”Berbagai pihak, mulai dari kementerian/lembaga hingga akademisi dan organisasi masyarakat sipil, dilibatkan dalam uji publik, rapat pembicaraan tingkat I dan II, hingga akhirnya RUU ini disahkan oleh DPR RI,” kata Supratman.

”Dengan demikian, asas keterbukaan dan partisipasi bermakna sudah terpenuhi,” tambahnya.

Dari DPR, Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, menegaskan bahwa seluruh prosedur hukum acara dalam penyusunan UU TNI telah dijalankan.

Advertisement

Komisi I juga menolak seluruh permohonan uji formil yang diajukan pemohon dari berbagai universitas dan koalisi masyarakat sipil.

”Proses legislasi telah sesuai mekanisme, sehingga kami menolak permohonan a quo,” ungkap Utut.

Gugatan tersebut menyoal keterlibatan publik dan transparansi dalam penyusunan UU TNI.

Namun, keterangan pemerintah dan DPR mempertegas bahwa perumusan dilakukan secara komprehensif, berlapis, dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Dengan selesainya seluruh tahapan—FGD, DIM, uji publik, rapat pembicaraan, hingga paripurna—UU TNI kini berdiri di atas landasan hukum yang sah dan konstitusional.

Hal ini menunjukkan komitmen bersama pemerintah dan DPR untuk menghadirkan regulasi yang demokratis, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan nasional. (*/ign)

Advertisement
Editor : Gunawan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Wamensesneg Bantah Surpres Pergantian Panglima TNI Sudah Dikirim ke DPR RI

Wamensesneg Bantah Surpres Pergantian Panglima TNI Sudah Dikirim ke DPR RI

Pemerintah belum mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR RI terkait rencana pergantian Panglima TNI.

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Ada 313 Pasal yang Atur Hak Pekerja

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Ada 313 Pasal yang Atur Hak Pekerja

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang.

Salurkan Bioflok hingga Traktor, Bambang Purwanto Dorong Modernisasi Pertanian dan Perikanan Kalteng

Salurkan Bioflok hingga Traktor, Bambang Purwanto Dorong Modernisasi Pertanian dan Perikanan Kalteng

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Bambang Purwanto, bantuan kolam bioflok untuk budi daya ikan air tawar

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer