
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terus mendorong penerapan nilai-nilai integritas di kalangan pelaku usaha sebagai salah satu langkah utama pencegahan korupsi.
Melalui bimbingan teknis, sosialisasi, dan pendampingan, program ini menyasar seluruh golongan usaha—mulai UMKM hingga korporasi besar.
David Sepriwasa, Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Madya di KPK, menekankan urgensi keterlibatan sektor swasta dalam gerakan antikorupsi.
”Data kami menunjukkan paling banyak pelaku korupsi berasal dari sektor swasta, disusul pegawai negeri sipil. Ini menjadi keprihatinan bersama,” kata David.
Selain edukasi, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menyebut KPK juga memperkuat saluran pelaporan aman seperti KPK Whistleblower System (KWS).
”KWS menjamin kerahasiaan pelapor, sehingga pelaku usaha tak ragu melaporkan indikasi korupsi. Jangan mau jadi korban, dan jangan mau jadi pelaku,” ujarnya.
Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, menambahkan perlunya memperluas program edukasi antikorupsi hingga ke daerah.
”Kolaborasi KPK dengan pemerintah daerah akan mendorong tumbuhnya bisnis berintegritas, memperkuat ekonomi, dan meminimalkan korupsi,” terang Zaenur.
KPK mencatat mayoritas kasus yang ditangani melibatkan pelaku swasta—biasanya berkaitan suap, gratifikasi, dan konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
Dengan sinergi lintas sektor, diharapkan etika dan tata kelola bersih menjadi budaya bisnis di Indonesia, meningkatkan daya saing serta kepercayaan publik dan investor terhadap ekonomi nasional. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




