
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah memperkuat rangkaian kebijakan stimulus untuk menahan laju pelemahan ekonomi di tengah tekanan eksternal dan sinyal domestik yang melambat.
Meski OECD merevisi proyeksi pertumbuhan Indonesia 2025 dari 4,9% menjadi 4,7%, pemerintah optimistis mampu membukukan angka sekitar 5% melalui program stimulus yang tepat sasaran.
Analis Ekonomi Apindo Ajib Hamdani mencatat bahwa pada kuartal I-2025 pertumbuhan hanya mencapai 4,87%, turun dibanding 5,11% di periode sama tahun lalu.
Indikator manufaktur juga menunjukkan kontraksi—PMI April di 46,7 dan Mei di 47,4—yang menggambarkan melemahnya daya beli.
Menurut Ajib, ada empat penyebab utama perlambatan, yakni turunnya konsumsi rumah tangga akibat PHK lebih dari 70.000 pada Q1-2025 dan peningkatan kemiskinan.
Pendapatan pajak yang lesu, di mana realisasi Q1 hanya 14,7% dari target tahunan, sementara penghematan belanja negara justru menahan pertumbuhan.
Dampak kebijakan tarif AS yang menurunkan permintaan ekspor ke Amerika Serikat.
Struktur investasi padat modal, di mana multiplier effect terhadap lapangan kerja kian berkurang—penyerapan hanya 1.000 tenaga kerja per Rp 1 triliun investasi, dibanding 4.000 pada 2014.
Ajib menilai, untuk memacu konsumsi dan memperkuat daya beli, pemerintah perlu memperluas Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan meningkatkan efektivitas belanja publik dengan prinsip spending better.
”Fokus belanja harus pada penciptaan lapangan kerja, ketahanan pangan, dan energi, sesuai visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Dengan langkah-langkah ini, Ajib optimistis pertumbuhan ekonomi akan stabil di kisaran 5% pada 2025, menjadi landasan positif menuju sasaran 5,2%–5,8% pada 2026.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menambahkan bahwa paket Stimulus Ekonomi Q2-2025 telah disepakati dalam Rakortas Menteri dan akan berlaku mulai 5 Juni 2025 untuk menjaga momentum pertumbuhan di kuartal II. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




