Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Keterbukaan Informasi Publik Jadi Benteng Antikorupsi

G
Penulis: Gunawan.❯
Ilustrasi Korupsi (Ibnu Fiqri/Jawa Pos Radar Semarang)
Ilustrasi Korupsi (Ibnu Fiqri/Jawa Pos Radar Semarang)

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menegaskan pentingnya keterbukaan informasi publik untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan mencegah praktik korupsi.


Advertisement

Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik KemenkoPolkam, Agung Pratistho, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tata Kelola Pelayanan Informasi.

Agung menekankan bahwa layanan informasi publik harus dijalankan secara proaktif dan responsif, dengan sistem tata kelola yang terstruktur:

”Penyediaan dan pelayanan informasi secara proaktif dan responsif akan meningkatkan transparansi dan mengarahkan layanan sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Agung Pratistho.

Advertisement

Namun, ia mengakui masih ada tantangan di tingkat daerah, seperti keterbatasan SDM, belum optimalnya fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sistem arsip yang lemah, serta layanan informasi digital yang belum terintegrasi.

”Pemda perlu membangun sistem informasi yang efektif, terstruktur, dan sesuai prinsip keterbukaan,” tegas Agung.

Penguatan tata kelola informasi ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki prosedur dan meningkatkan kualitas sumber daya di daerah, melalui kolaborasi antara pemerintah pusat, lembaga terkait, dan masyarakat.

Advertisement

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandhiyudha menambahkan bahwa keterbukaan informasi adalah jantung demokrasi dan tata kelola yang baik.

”Peran aktif pemerintah harus didukung oleh masyarakat sipil, pers, LSM, dan pelaku usaha untuk memperluas akses informasi publik,” kata Arya.

Di Kalimantan Utara, Pemprov Kaltara melalui rapat koordinasi OPD menetapkan keterbukaan informasi sebagai pilar utama pengawasan publik.

Asisten Administrasi Umum Setda Kaltara, Pollymaart Sijabat, menegaskan target daerahnya masuk kategori informatif tahun ini.

”Keterbukaan informasi adalah instrumen kontrol publik; kita harus meningkatkan kualitasnya, bukan sekadar memenuhi evaluasi,” ujar Pollymaart.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berharap keterbukaan informasi publik dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Korupsi Proyek Pengadaan Ikan Nila di Kapuas, Tiga Tersangka Ditetapkan dan Rp340 Juta Disita Polisi

Korupsi Proyek Pengadaan Ikan Nila di Kapuas, Tiga Tersangka Ditetapkan dan Rp340 Juta Disita Polisi

Proyek pengadaan ikan nila di Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah (Kalteng) tahun anggaran 2021 berujung perkara korupsi

Rp148 Miliar Dana Bencana Karhutla hingga Banjir Diduga Mengalir ke Perusahaan Adik Eks Kepala BNPB

Rp148 Miliar Dana Bencana Karhutla hingga Banjir Diduga Mengalir ke Perusahaan Adik Eks Kepala BNPB

KPK mengungkap dugaan korupsi dana BNPB Rp148 miliar yang melibatkan adik eks Kepala BNPB. Simak kronologi suap dan konflik kepentingan di s

OTT BNPB: KPK Amankan Barang Bukti Rp3,3 Miliar, Ada Kripto dan Logam Mulia

OTT BNPB: KPK Amankan Barang Bukti Rp3,3 Miliar, Ada Kripto dan Logam Mulia

Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengamankan baran

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer