Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RUU KUHAP Bakal Optimalkan Sistem Peradilan Pidana

G
Penulis: Gunawan.❯
Ilustrasi sidang
Ilustrasi sidang

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat keadilan dalam sistem peradilan pidana nasional, selaras dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.


Advertisement

Sebagai bagian dari upaya modernisasi hukum acara pidana, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tengah disusun dengan landasan kehati-hatian dan semangat reformasi.

Prof Abdul Chair Ramadhan, Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI), menekankan RUU ini penting untuk mewujudkan dan mengoptimalkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).

”Setiap tahap proses peradilan harus memenuhi standar keadilan prosedural dan keadilan substansial sebagai fondasi kepastian hukum. RUU ini diharapkan memberikan kerangka yang terukur dan terarah dalam penerapan hukum pidana,” ujar Prof. Abdul Chair.

Advertisement

RUU KUHAP juga dirancang untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam prosedur yang selama ini sering menimbulkan tafsir berbeda.

Mekanisme pengaduan yang transparan dan akuntabel akan diatur secara rinci agar setiap indikasi pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara profesional dan independen.

Sementara itu, Prof Romli Atmasasmita dari Universitas Padjadjaran menuturkan, revisi KUHAP harus mengakomodasi perkembangan paradigma hukum pidana kontemporer—yakni menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum dengan perlindungan HAM.

Advertisement

”Legislatif perlu menelaah RUU ini dengan seksama supaya tidak menciptakan kemunduran. DPR juga wajib memperkuat pengawasan peradilan, termasuk mekanisme penyadapan dan penahanan, memastikan akses bantuan hukum sejak awal, serta menyelaraskan dengan standar HAM internasional,” tegas Prof. Romli.

Pemerintah percaya bahwa RUU KUHAP akan membawa Indonesia pada sistem peradilan yang lebih maju, adil, dan proporsional.

Perlindungan bagi pembela—termasuk penasihat hukum dan kuasa hukum—merupakan elemen krusial untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar aspek pemidanaan, tetapi juga pemulihan hak-hak para pihak yang terlibat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, penyusunan RUU melibatkan berbagai pihak: organisasi advokat, komunitas akademik, dan elemen masyarakat sipil.

Pemerintah turut memantau pembahasan RUU KUHAP secara cermat, memastikan setiap pasal mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan jaminan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara.

Dengan pengesahan RUU KUHAP, diharapkan sistem hukum Indonesia menjadi lebih responsif, transparan, dan berfokus pada keadilan bagi semua. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dituntut Jaksa1,5 Tahun, Laela Terdakwa Penggelapan 278 Ton CPO hanya Divonis Hakim 1 Tahun

Dituntut Jaksa1,5 Tahun, Laela Terdakwa Penggelapan 278 Ton CPO hanya Divonis Hakim 1 Tahun

Laela Amalia, terdakwa kasus penggelapan 278 ton CPO milik PT. BSAP divonis satu tahun penjara oleh PN Sampit

Nisan Tua di Balik Gedung Wakil Rakyat! Jejak Leluhur Dambung Djaya Angin Menuntut Keadilan

Nisan Tua di Balik Gedung Wakil Rakyat! Jejak Leluhur Dambung Djaya Angin Menuntut Keadilan

Di tengah proses hukum yang masih bergulir di Pengadilan, sebuah plang makam leluhur keluarga Dambung Djaya Angin tiba-tiba berdiri

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer