
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan terobosan penting untuk memperkuat peran dan profesionalisme TNI dalam menjaga kedaulatan negara.
Pembaruan aturan ini dirancang agar TNI semakin responsif terhadap dinamika global dan mendukung pembangunan nasional.
Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, menjelaskan bahwa revisi tersebut tidak dimaksudkan untuk mengembalikan konsep dwifungsi, melainkan untuk memastikan bahwa setiap prajurit dapat beroperasi secara profesional dan siap menghadapi tantangan zaman.
”Perubahan ini disesuaikan dengan kebutuhan bangsa dan bertujuan agar prajurit TNI dapat memberikan kontribusi maksimal tanpa mengurangi nilai profesionalisme,” ujar Kristomei.
Pengamat politik dan peneliti dari Human Studies Institute (HSI), Syurya M. Nur, juga mengapresiasi langkah ini karena dinilai mampu menegaskan kembali posisi TNI sebagai institusi militer yang profesional dan dicintai masyarakat.
Menurutnya, pembaruan undang-undang ini tidak hanya memperkuat peran TNI, tetapi juga menegaskan komitmen terhadap supremasi hukum dan prinsip demokrasi.
Kepala Hukum TNI, Letkol Kum Anwar Musyadad, S.H., M.H., menambahkan bahwa revisi ini merupakan kebutuhan strategis untuk mempersiapkan TNI menghadapi tantangan modern sekaligus menjaga nilai-nilai demokrasi dan supremasi hukum.
Pemerintah menegaskan bahwa pembaruan undang-undang ini merupakan bagian dari strategi komprehensif dalam memperkokoh pertahanan nasional dan meningkatkan kerja sama antara TNI dan seluruh elemen bangsa demi menjaga kedaulatan negara.
Dengan semangat profesionalisme yang tinggi, TNI diharapkan semakin dipercaya sebagai institusi pertahanan yang modern dan berintegritas. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

