Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Transparansi UU TNI, Publik Bisa Akses Langsung

G
Penulis: Gunawan.❯
KONFERENSI PERS: Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
KONFERENSI PERS: Ketua DPR RI Puan Maharani bersama Wakil Ketua DPR RI lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Naskah Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) kini telah tersedia bagi masyarakat melalui situs resmi DPR RI.


Advertisement

Menurut Ketua DPR RI, Puan Maharani, kendala teknis sebelumnya yang menghambat publikasi naskah tersebut telah diatasi sehingga seluruh warga negara kini dapat mempelajari isinya.

Puan menegaskan bahwa keterbukaan informasi dalam proses legislasi sangat penting.

Ia mengimbau agar masyarakat membaca dokumen yang telah disediakan untuk memahami substansi perubahan regulasi dan memberikan masukan yang konstruktif jika diperlukan.

Advertisement

Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menambahkan bahwa dokumen tersebut sudah diunggah dalam menu Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas.

Dokumen final revisi atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ini dapat diunduh secara bebas, termasuk distribusinya kepada berbagai lembaga non-pemerintah untuk mendapatkan feedback.

Kebijakan ini mendapat respons positif dari berbagai kalangan. Para akademisi dan pakar hukum melihat langkah ini sebagai bukti komitmen DPR RI terhadap prinsip keterbukaan dan akuntabilitas dalam perumusan kebijakan strategis.

Advertisement

Dr. Rudi Santoso dari Universitas Indonesia menyatakan, “Keterbukaan regulasi memungkinkan publik untuk mengkaji secara mendalam setiap isi undang-undang, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat semakin terjaga.”

Berbagai organisasi masyarakat sipil dan lembaga kajian juga memberikan apresiasi. Andi Wijaya, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Pertahanan (LKSP), menilai bahwa akses publik terhadap dokumen UU TNI adalah contoh positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada setiap proses pembahasan regulasi.

Dengan ketersediaan naskah ini, diharapkan masyarakat dapat lebih aktif ikut mengawal dan mengkaji kebijakan yang berkaitan dengan sektor pertahanan.

Pemerintah dan DPR RI berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip transparansi pada setiap tahapan legislasi guna memperkuat kepercayaan publik dan mendukung demokrasi di Indonesia. (*)

Advertisement
Editor : Gunawan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Wamensesneg Bantah Surpres Pergantian Panglima TNI Sudah Dikirim ke DPR RI

Wamensesneg Bantah Surpres Pergantian Panglima TNI Sudah Dikirim ke DPR RI

Pemerintah belum mengirimkan surat presiden (surpres) kepada DPR RI terkait rencana pergantian Panglima TNI.

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Ada 313 Pasal yang Atur Hak Pekerja

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Ada 313 Pasal yang Atur Hak Pekerja

DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang.

Salurkan Bioflok hingga Traktor, Bambang Purwanto Dorong Modernisasi Pertanian dan Perikanan Kalteng

Salurkan Bioflok hingga Traktor, Bambang Purwanto Dorong Modernisasi Pertanian dan Perikanan Kalteng

Anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Tengah (Kalteng) Bambang Purwanto, bantuan kolam bioflok untuk budi daya ikan air tawar

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer