Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dapur Umum Program MBG Bakal Dibangun di Ratusan Kawasan Transmigrasi

G
Penulis: Gunawan.❯
Presiden RI Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke dapur umum dan sekolah untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (3/2)
Presiden RI Prabowo Subianto melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke dapur umum dan sekolah untuk meninjau langsung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (3/2)

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Rencana pemerintah yang akan membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum Makan Bergizi Gratis (MBG) di area transmigrasi, merupakan respons terhadap permasalahan gizi.


Advertisement

Program ini akan dilaksanakan di 154 lokasi permukiman hasil program transmigrasi.

Pembangunan ratusan SPPG merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Transmigrasi dan Badan Gizi Nasional (BGN).

Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanagara, mengungkapkan bahwa kesepakatan kerja sama telah tercapai pada 12 Maret 2025 dan akan segera dituangkan dalam MOU dengan BGN.

Advertisement

Iftitah menambahkan bahwa seluruh biaya pembangunan SPPG akan ditanggung oleh BGN.

Sementara itu, pengelolaan dapur umum akan dilakukan oleh tenaga kerja dari kalangan transmigran, dan bahan baku akan bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, serta perikanan setempat.

”Kami juga berencana mengembangkan fasilitas rumah makan dalam SPPG agar masyarakat tidak hanya menerima makanan bergizi, tetapi juga terlibat sebagai pemasok bahan baku," jelasnya.

Advertisement

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan dukungan penuh terhadap program ini.

Menurutnya, tugas pembangunan dan pengawasan SPPG menjadi tanggung jawab BGN, sementara Kementerian Transmigrasi cukup menyediakan lahan. Sebelum dimulainya pembangunan, tim BGN akan melakukan evaluasi kesiapan lokasi.

Sebagai bagian dari target nasional, BGN berencana membangun 1.500 SPPG pada tahun 2025 dengan memanfaatkan lahan pemerintah melalui skema pinjam pakai.

Skema ini diharapkan dapat mengatasi kendala anggaran sebesar Rp200,2 miliar, dengan setiap SPPG membutuhkan lahan maksimal 1.000 meter persegi.

Dadan menambahkan bahwa skema ini melibatkan berbagai instansi, termasuk pemerintah daerah, TNI, Polri, dan BUMN, serta lahan tidak terpakai dari beberapa kementerian.

Melalui program ini, diharapkan masyarakat di kawasan transmigrasi akan lebih mudah mengakses makanan bergizi seimbang dan turut meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pemanfaatan hasil pertanian dan perikanan lokal.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi masalah gizi dan mendukung ketahanan pangan nasional. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jangan Buru-Buru demi Perut Jutaan Anak: Menakar Jurus "Alon-Alon Asal Kelakon" Presiden Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis

Jangan Buru-Buru demi Perut Jutaan Anak: Menakar Jurus "Alon-Alon Asal Kelakon" Presiden Prabowo Soal Makan Bergizi Gratis

Presiden bener-bener pengin pembenahan program ini berjalan dengan adil (fair), objektif, dan berdasarkan kajian yang komprehensif.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer