
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah tengah menyiapkan program pembangunan 3 juta rumah yang diusung sebagai salah satu janji Presiden Prabowo Subianto.
Program ini dipandang mampu menjadi jalan untuk merelokasi warga di kawasan yang rawan banjir.
Analis komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensat), menyebut program ini sebagai solusi jangka panjang guna mengurangi dampak banjir yang kerap terjadi di wilayah seperti Jakarta dan Bekasi.
Menurutnya, audit mendalam terhadap izin pembangunan perumahan di daerah berisiko perlu dilakukan, karena banyak perumahan dibangun di lokasi yang rentan terhadap kerusakan, misalnya area yang pernah mengalami jebolnya tanggul.
Kondisi tersebut kerap mengakibatkan korban jiwa dan kerugian material saat banjir melanda.
Hensat mengusulkan agar sebagian dari 3 juta hunian dialokasikan untuk relokasi warga yang terdampak setiap kali curah hujan tinggi.
Ia juga menyarankan agar lahan yang sudah dievakuasi tersebut diubah fungsinya menjadi area resapan, misalnya dengan mengubahnya menjadi danau atau situ.
Langkah ini tidak hanya mengurangi risiko banjir, tetapi juga menciptakan ruang terbuka hijau yang bermanfaat.
Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyampaikan bahwa Presiden akan segera mengumumkan penambahan kuota hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Hal ini merupakan kelanjutan dari komitmen pemerintah untuk menyediakan rumah layak dengan harga terjangkau.
Sejak Kabinet Merah Putih mulai bekerja pada 20 Oktober 2024 hingga 3 Maret 2025, tercatat sebanyak 110.000 hunian MBR telah dibangun dan diserahkan kepada masyarakat.
Pemerintah menargetkan pembangunan 220.000 hunian MBR sesuai dengan anggaran yang telah disiapkan.
Maruarar mengakui dua tantangan utama dalam program ini, yaitu memastikan subsidi tepat sasaran dan menjaga mutu bangunan.
Untuk itu, Kementerian PKP bekerjasama dengan Bappenas dan BPS guna memastikan penerima subsidi memenuhi kriteria, serta membentuk tim kurator khusus untuk mengawasi kualitas hunian.
Ia mencontohkan kasus di Bekasi, di mana beberapa rumah subsidi mengalami masalah seperti lantai tidak rata dan banjir akibat akses yang kurang memadai. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




