
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – PT Pertamina (Persero) menegaskan bahwa proses pencampuran BBM dilakukan sesuai regulasi yang berlaku dan tidak sama dengan praktik pencampuran ilegal.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas isu yang beredar mengenai dugaan BBM hasil pencampuran yang merugikan konsumen.
Fadjar Djoko Santoso, Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina, menjelaskan bahwa produk seperti Pertamax telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
Menurutnya, proses blending adalah prosedur teknis yang diperlukan untuk mencapai nilai oktan (Research Octane Number/RON) tertentu agar kinerja kendaraan tetap optimal.
”Isu yang mengaitkan BBM Pertamax dengan pencampuran ilegal tidak berdasar, karena proses blending dilakukan dengan ketat sesuai aturan,” ujarnya.
Proses blending sendiri melibatkan pencampuran berbagai komponen BBM dengan karakteristik berbeda untuk menghasilkan produk akhir yang memenuhi spesifikasi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menambahkan bahwa pencampuran diperbolehkan selama produk akhir tetap sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.
”Blending itu sah selama spesifikasi akhir produk tidak berubah,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto, menegaskan bahwa praktik pencampuran merupakan prosedur yang wajar dalam industri migas dan diawasi dengan ketat.
Ia memberi contoh bagaimana pencampuran antara BBM RON 88 dan RON 92 dapat menghasilkan produk dengan RON 90 yang sesuai standar.
Di samping itu, pemerintah juga menunjukkan komitmen untuk menindak tegas praktik korupsi di sektor energi, termasuk mafia migas.
Presiden Prabowo Subianto telah mengarahkan aparat penegak hukum untuk mengusut kasus-kasus yang merugikan keuangan negara.
Menurut pengamat politik, Iwan Setiawan, langkah tegas ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam menjaga integritas tata kelola energi nasional.
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menambahkan bahwa upaya pemberantasan korupsi di sektor migas bukanlah sekadar retorika.
Baru-baru ini, Kejaksaan Agung menangkap empat petinggi anak perusahaan Pertamina yang diduga terlibat dalam kasus korupsi dengan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun.
”Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menindak tegas setiap bentuk penyimpangan dan korupsi,” ujar Agung, yang juga menekankan pentingnya hukuman berat untuk memberikan efek jera.
Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa dalam 100 hari pertama pemerintahan, pemerintah telah berhasil mengamankan dana negara sebesar Rp300 triliun dari berbagai kebocoran dan inefisiensi.
Dana tersebut dialokasikan untuk proyek strategis nasional, termasuk pengembangan hilirisasi industri, sektor agrikultur, dan energi terbarukan.
Dengan upaya-upaya ini, diharapkan sektor energi nasional akan semakin bersih dari praktik korupsi dan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




