
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto semakin menegaskan tekadnya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Melalui kebijakan efisiensi anggaran, upaya tidak hanya diarahkan untuk menekan pengeluaran negara, tetapi juga untuk menutup celah yang dapat dimanfaatkan praktik korupsi demi melindungi kepentingan masyarakat.
Ridwan Fawallang, akademisi dari Universitas Muhammadiyah Makassar, menjelaskan bahwa efisiensi anggaran yang diterapkan tidak akan mengorbankan sektor-sektor vital seperti belanja pegawai, layanan publik, serta bantuan sosial di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.
Menurutnya, pelayanan kepada masyarakat akan tetap berjalan normal.
Upaya efisiensi ini tidak hanya soal penghematan, melainkan juga sebagai langkah preventif untuk meminimalkan kemungkinan penyalahgunaan anggaran, sehingga ruang bagi praktik korupsi bisa ditekan.
Dia mengimbau agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang keliru terkait kebijakan ini.
Menurutnya, kebijakan tersebut dirancang untuk memastikan bahwa dana negara digunakan secara optimal, bukan untuk memangkas hak-hak rakyat.
Di sisi lain, Dr. Mohammad Arief, akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, menekankan pentingnya penguatan pendidikan antikorupsi di lingkungan perguruan tinggi.
Ia berpendapat bahwa mahasiswa perlu dibekali pemahaman mendalam mengenai nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan yang terintegrasi dalam kurikulum.
Selain itu, sinergi antara mahasiswa, pemerintah, dan organisasi antikorupsi harus terus ditingkatkan untuk menghasilkan perubahan yang nyata.
Peran aktif mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi pun semakin nyata. Djusman AR, Koordinator Badan Pekerja Komite Masyarakat Anti Korupsi (KMAK) untuk wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, mengemukakan bahwa mahasiswa memiliki posisi strategis dalam mengawal kebijakan publik dan mencegah penyalahgunaan anggaran negara.
Ia menambahkan, “Selain aktif berorganisasi di kampus, mahasiswa juga perlu memahami aspek dialektika, estetika, dan etika dalam konteks antikorupsi modern. Dengan pendekatan yang kreatif dan berbasis moral, mereka tidak hanya mampu memengaruhi kebijakan publik, tetapi juga berperan dalam membentuk budaya antikorupsi yang berkelanjutan.”
Djusman menegaskan, peran mahasiswa sebagai penggerak utama sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran kolektif mengenai transparansi dan integritas dalam tata kelola negara.
Dengan peningkatan pengawasan atas penggunaan anggaran dan semakin aktifnya peran mahasiswa dalam gerakan antikorupsi, diharapkan Indonesia dapat memasuki era baru yang lebih bersih dan transparan.
Pemerintahan Prabowo tidak hanya menetapkan kebijakan strategis, tetapi juga membuka ruang bagi generasi muda untuk ikut ambil bagian dalam perubahan menuju Indonesia yang lebih baik. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




