Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Program Kesehatan Gratis Sasar Semua Lapisan Masyarakat, Daerah Diminta Berperan Aktif

G
Penulis: Gunawan.❯
FUN BIKE: Fun Bike dan pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT Korpri ke-53 tahun di Pemkab Kotim, Jumat (6/12).
FUN BIKE: Fun Bike dan pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT Korpri ke-53 tahun di Pemkab Kotim, Jumat (6/12).

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan melalui program percepatan pemerataan fasilitas kesehatan gratis.


Advertisement

Program ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, dapat mengakses layanan kesehatan yang memadai, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, bersama pemerintah daerah (Pemda), mendukung pelaksanaan Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG), yang salah satunya diperuntukkan bagi masyarakat yang merayakan hari ulang tahun.

Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan serta mendukung pengelolaan bonus demografi yang dimiliki Indonesia.

Advertisement

Menurut Tito, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian penting dari program Asta Cita, yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Untuk mencapai tujuan tersebut, ia menegaskan bahwa peran aktif pemerintah daerah sangat diperlukan.

”Program ini tidak akan berjalan optimal jika hanya bergantung pada pemerintah pusat. Pemda harus turut serta dalam implementasinya," ujar Tito.

Advertisement

Sebagai langkah nyata, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan surat edaran yang memberikan panduan bagi kepala daerah dalam mendukung pelaksanaan PKG.

Dokumen ini mencakup arahan mengenai kegiatan, penyusunan program, serta pengalokasian anggaran yang dibutuhkan.

Lebih lanjut, Tito menekankan bahwa organisasi perangkat daerah (OPD), seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program ini.

Untuk memastikan kesiapan di tingkat daerah, Tito meminta para kepala daerah menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti pelaksanaan program.

”Program ini tidak hanya membantu masyarakat dalam mendeteksi kondisi kesehatannya, tetapi juga memberikan data penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan kesehatan yang lebih efektif," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menilai bahwa program PKG memiliki cakupan yang luas karena menyasar seluruh lapisan masyarakat.

Ia menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak guna menjamin keberhasilan program ini.

"PKG berperan dalam deteksi dini penyakit dan pencegahannya. Dengan akses pemeriksaan gratis, masyarakat bisa mendapatkan perawatan lebih cepat jika ditemukan masalah kesehatan," ujar Budi.

Ia juga menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap hasil pemeriksaan, karena layanan pencegahan dan pengobatan, termasuk pemberian obat, dapat diakses secara gratis melalui Puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya.

Secara teknis, PKG akan dilaksanakan di Puskesmas dan klinik untuk masyarakat berusia 5 tahun ke bawah serta 18 tahun ke atas.

Sementara itu, bagi anak usia sekolah (6-18 tahun), pemeriksaan akan dilakukan langsung oleh petugas kesehatan di sekolah masing-masing. Program ini dijadwalkan akan diluncurkan secara resmi pada Februari 2025.

Dengan hadirnya program ini, pemerintah optimistis dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara menyeluruh serta memperluas jangkauan layanan kesehatan gratis.

Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam menciptakan Indonesia yang lebih sehat dan produktif. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bebani Anggaran Negara, Mendagri Minta Kepala Daerah Stop Rekrut Mantan Timses Jadi Honorer

Bebani Anggaran Negara, Mendagri Minta Kepala Daerah Stop Rekrut Mantan Timses Jadi Honorer

Menurutnya, praktik mengakomodasi tim sukses menjadi honorer berpotensi membebani anggaran daerah dan mengganggu kualitas belanja publik.

Irawati Soroti Peran Wartawan di Tengah Banjir Informasi

Irawati Soroti Peran Wartawan di Tengah Banjir Informasi

Wakil Bupati Kabupaten Kotim Irawati datang ke Kantor PWI Kotim, Jumat (14/8), merayakan HUT ke 34 Persatuan wartawan Indonesia (PWI)

Seruyan Usulkan Infrastruktur TN Tanjung Puting Masuk RTR Kawasan Strategis Nasional

Seruyan Usulkan Infrastruktur TN Tanjung Puting Masuk RTR Kawasan Strategis Nasional

Pemkab Seruyan mendorong pembangunan infrastruktur menuju kawasan Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), masuk kawasan strategis nasional

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer