Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemerintah Prioritaskan ASN Bersih dari Judi Online pada 2025

G
Penulis: Gunawan.❯
PNS: Jajaran pegawai Pemkab Kotim saat mengikuti apel di halaman Kantor Bupati Kotim, beberapa waktu lalu. (YUNI/RADAR SAMPIT )
PNS: Jajaran pegawai Pemkab Kotim saat mengikuti apel di halaman Kantor Bupati Kotim, beberapa waktu lalu. (YUNI/RADAR SAMPIT )

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah semakin memperkuat komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik judi online, serta berlandaskan integritas tinggi.


Advertisement

Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi), Meutya Hafid, menegaskan, arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun birokrasi yang transparan dan efisien harus diwujudkan oleh seluruh aparatur sipil negara (ASN).

Dalam pelantikan pejabat baru di Kementerian Komdigi, Meutya mengingatkan pentingnya menjaga integritas di setiap langkah kerja.

”Pesan Presiden menitikberatkan pada pentingnya integritas dan efisiensi, serta menjauhi segala bentuk manipulasi atau praktik curang,” ujar Meutya.

Advertisement

Ia juga menekankan bahwa anggaran yang bersumber dari pajak rakyat harus digunakan secara efektif untuk kepentingan publik.

Sebagai bentuk komitmen konkret, Kementerian Komdigi telah melakukan penandatanganan fakta integritas oleh seluruh pegawainya.

Meutya menyebut bahwa langkah ini bukan sekadar simbolis, melainkan bagian dari upaya nyata untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari pengaruh judi online.

Advertisement

Di Kalimantan Utara, Gubernur Zainal A. Paliwang juga menekankan pentingnya moralitas dan integritas di kalangan ASN.

Dalam apel perdana tahun 2025, Zainal memberikan peringatan keras kepada seluruh pegawai, baik ASN maupun non-ASN, agar menjauhi praktik perjudian dan penyalahgunaan narkoba.

”Saya tidak akan mentolerir siapa pun yang terlibat dalam judi online atau narkoba. Jika terbukti, sanksi tegas berupa pemecatan akan langsung diberikan,” tegas Zainal di hadapan ratusan pegawai.

Sementara itu, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, memberikan arahan serupa saat melantik 56 pejabat eselon II dan III di kementeriannya.

Pigai menegaskan bahwa moralitas dan integritas adalah nilai utama yang harus dipegang oleh seluruh pejabat, terutama dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern.

”Saya memastikan bahwa mayoritas pejabat yang dilantik berasal dari internal kementerian, sebagai bentuk pengakuan atas kualitas sumber daya manusia yang kami miliki,” ujar Pigai.

Ia juga mengingatkan bahwa seluruh aparatur negara harus menjauhi perjudian, baik online maupun offline.

”Judi dalam bentuk apa pun tidak dapat diterima. Jika terbukti ada pegawai yang melanggar, mereka akan langsung diberhentikan,” tegas Pigai.

Pernyataan tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memastikan ASN sebagai garda terdepan pelayanan publik tidak terlibat dalam kegiatan yang mencoreng nama baik institusi.

Dengan langkah ini, pemerintah berharap dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi yang bersih dan profesional. (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Rekrutmen Tak Seimbang, Kotawaringin Timur Terus Kekurangan Guru

Rekrutmen Tak Seimbang, Kotawaringin Timur Terus Kekurangan Guru

Rata-rata pegawai yang pensiun sekitar 200 orang setiap tahun dan yang paling dominan adalah guru. Sementara rekrutmen belum mampu mengimban

270 ASN Gunung Mas Ikuti Pemetaan Kompetensi, Jadi Dasar Penempatan dan Pengembangan Karier

270 ASN Gunung Mas Ikuti Pemetaan Kompetensi, Jadi Dasar Penempatan dan Pengembangan Karier

Sebanyak 270 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas mengikuti pemetaan potensi dan kompetensi (Pro ASN)

Dinilai Tak Sesuai Filosofi Koperasi, DPRD Kalteng Kritik Rencana Penggajian ASN Lewat Kopdes

Dinilai Tak Sesuai Filosofi Koperasi, DPRD Kalteng Kritik Rencana Penggajian ASN Lewat Kopdes

Purdiono, mengaku tidak sependapat jika pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dilakukan melalui Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer