
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Indonesia terus memperkuat upaya pemberantasan narkoba melalui langkah-langkah strategis yang berfokus pada pemutusan rantai transaksi keuangan terkait perdagangan narkotika.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan pentingnya strategi ini dengan memaksimalkan upaya pembekuan dan penyitaan rekening yang terhubung dengan aktivitas narkoba.
”Kami harus memastikan rantai transaksi mereka terputus. Langkah-langkah pembekuan dan penyitaan rekening akan dioptimalkan,” ungkap Jenderal Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta.
Salah satu tindakan konkret yang direncanakan adalah memperpanjang masa pembekuan rekening yang diduga berkaitan dengan aktivitas ilegal tersebut.
Dalam upaya ini, Kapolri berencana mengadakan rapat dengan DPR untuk mendorong regulasi baru yang memberikan kewenangan lebih besar kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam memantau dan membekukan rekening mencurigakan.
Kapolri juga menyoroti perlunya memperluas cakupan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terkait pembekuan dan penyitaan aset.
Hal ini bertujuan agar proses hukum terhadap pengedar dan bandar narkoba menjadi lebih efektif.
”Kami akan mengusulkan aturan yang memungkinkan PPATK atau sistem perbankan mendeteksi serta membekukan uang terkait transaksi narkoba. Jika pemilik rekening keberatan, mereka wajib membuktikan asal-usul dana tersebut. Jika tidak, uang tersebut akan disita untuk negara,” tambahnya.
Langkah ini selaras dengan salah satu program prioritas dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yaitu pemberantasan narkoba.
Menko Polhukam Budi Gunawan juga telah membentuk Desk Pemberantasan Narkoba yang dipimpin oleh Kapolri untuk mengoordinasikan berbagai pihak terkait, termasuk kejaksaan, pengadilan, dan lembaga lainnya.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri, sejumlah pejabat tinggi negara hadir, termasuk Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Marthinus Hukom.
Semua pihak menyatakan dukungan penuh terhadap upaya memberikan hukuman maksimal kepada pelaku kejahatan narkoba.
”Jaksa Agung mendukung sepenuhnya, dan rekan-rekan dari Mahkamah Agung juga sepakat untuk memberikan vonis terberat kepada bandar narkoba,” tegas Jenderal Sigit.
Upaya ini mencerminkan keseriusan pemerintah dalam melawan peredaran narkoba yang terus menjadi ancaman serius bagi masyarakat.
Dengan memperketat regulasi, memperluas kewenangan lembaga terkait, serta meningkatkan koordinasi antar-aparat penegak hukum, pemerintah optimistis dapat memutus rantai kejahatan narkoba di Indonesia. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




