Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

MK: KPK Boleh Tangani Perkara Tipikor TNI,

Slamet Harmoko
Penulis: Slamet Harmoko❯

Ilustrasi KPK
Ilustrasi KPK

KPK segera Koordinasi dengan Menhan dan Panglima

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan KPK berwenang untuk mengadili personel militer yang tersandung kasus korupsi.


Advertisement

Keputusan itu diketok setelah MK menggelar sidang permohonan gugatan yang dilayangkan advokat Gugum Ridho Putra.

”Mengadili, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,’’ terang Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan kemarin.

Sebelumnya, pada Pasal 42 UU Nomor 30 Tahun 2002 dijabarkan bahwa KPK berwenang mengoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum.

Advertisement

MK menyebut, pasal tersebut bertentangan secara bersyarat dengan UUD RI Tahun 1945. Sehingga MK memberikan tambahan di akhir pasal itu:  

"Sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai atau ditemukan oleh KPK. Oleh karena itu, tidak terdapat kewajiban bagi KPK menyerahkan perkara tipikor kepada oditurat dan peradilan militer," 

Pun sebaliknya, hakim memberikan penjelasan terhadap perkara tipikor yang dilakukan oleh pengadilan militer atau penegak hukum selain KPK.

Advertisement

Tak ada kewajiban penegak hukum itu melimpahkannya ke KPK. Hakim juga mendorong dalam putusan terdaftar nomor 87/PUU-XXI/2023 agar KPK tidak ewuh-pakewuh dalam penindakan korupsi yang melibatkan militer. 

KPK Sambut Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengapresiasi hasil permohonan uji materi Pasal 44 UU KPK tersebut. Sebab, selama ini sering kali dalam pelaksanaannya, jika subjek hukum terdiri atas sipil dan TNI, perkaranya di-split.

’’Yang sipil ditangani oleh KPK, yang TNI disidang dalam peradilan militer. Kondisi ini mengakibatkan potensi disparitas bisa terjadi. Peradilan juga jadi tidak efektif dan efisien,’’ katanya.

Ghufron menambahkan, KPK segera berkoordinasi dengan menteri pertahanan (Menhan) dan panglima TNI. ’’Untuk menindaklanjuti secara lebih teknis pengaturan pelaksanaannya sesuai putusan MK,” katanya. (elo/c6/ttg/jpg)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Api Mengancam TNTP, TNI dan Pemkab Seruyan Perkuat Pemadaman

Api Mengancam TNTP, TNI dan Pemkab Seruyan Perkuat Pemadaman

Penanganan Karhutla di kawasan konservasi Taman Nasional Tanjung Puting (TNTP), tepatnya di Desa Sungai Perlu, Kabupaten Seruyan, diperkuat

Profil Letjen TNI Lucky Avianto, Komandan Upacara HUT ke-81 TNI yang Pernah Pimpin Kopassus

Profil Letjen TNI Lucky Avianto, Komandan Upacara HUT ke-81 TNI yang Pernah Pimpin Kopassus

Penunjukan tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan karier Lucky Avianto di lingkungan TNI.

81 Tahun TNI, Dari Tentara Revolusi hingga Penjaga Kedaulatan Negara

81 Tahun TNI, Dari Tentara Revolusi hingga Penjaga Kedaulatan Negara

Namun, perjalanan tersebut kembali berubah setelah era Reformasi. Melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, organisasi TNI dipi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer