
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Menjelang Pilkada serentak yang dijadwalkan berlangsung 27 November 2024, berbagai institusi negara terus memperkuat kerja sama demi menjamin keamanan dan kelancaran proses demokrasi.
Sinergi antara TNI, Polri, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadi elemen kunci dalam menjaga stabilitas selama pelaksanaan Pilkada.
Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad), Brigjen TNI Wahyu Yudhayana, mengungkapkan bahwa TNI Angkatan Darat telah melakukan koordinasi intensif dengan Polri dan KPU terkait persiapan pengamanan Pilkada.
Fokus utama pengamanan meliputi distribusi logistik hingga pengamanan wilayah dengan potensi kerawanan tinggi.
”TNI AD bersama Polri dan KPU terus berkoordinasi untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pilkada. Kami berkomitmen menjaga stabilitas, terutama di wilayah-wilayah yang teridentifikasi memiliki tingkat kerawanan tinggi,” ujar Wahyu di Jakarta.
Kerja sama ini tertuang dalam nota kesepahaman antara TNI dan Polri, yang mempertegas peran kedua institusi dalam mendukung KPU, termasuk membantu distribusi logistik ke berbagai daerah.
Sinergi ini mengacu pada Pasal 41 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang memungkinkan kolaborasi aparat keamanan dalam mendukung penyelenggaraan pemilu.
”Melalui kesepahaman ini, TNI dan Polri siap membantu KPU dalam berbagai situasi yang membutuhkan dukungan keamanan, termasuk memastikan distribusi logistik Pilkada berjalan lancar,” tambah Wahyu.
Anggota Komisi I DPR RI, Sumail Abdullah, juga menekankan bahwa kerja sama antara TNI, Polri, dan KPU sangat penting untuk menjaga kelancaran dan keamanan selama Pilkada.
”Sinergi ini diharapkan menciptakan Pilkada yang aman, damai, dan tangguh menghadapi berbagai tantangan,” ujar Sumail saat meninjau kesiapan aparat di Kodam III/Siliwangi.
Senada dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Budi Gunawan, mengungkapkan bahwa pemerintah telah memetakan wilayah rawan konflik sebagai langkah antisipasi.
Pemetaan ini dilakukan berdasarkan indeks kerawanan yang disusun oleh Polri, guna memastikan strategi pengamanan yang tepat.
”Pemetaan ini menjadi acuan dalam menyusun langkah pengamanan yang efektif, terutama untuk daerah-daerah yang rentan terhadap potensi gangguan,” jelas Budi Gunawan.
Pada Pilkada serentak 2024, masyarakat akan memilih kepala daerah di tingkat kabupaten, kota, dan provinsi.
Setelah pemungutan suara, proses penghitungan dan penetapan pemenang akan dilakukan oleh KPU daerah, dengan kemungkinan adanya sengketa yang diselesaikan sebelum pelantikan pada Februari 2025.
Sinergi yang kuat antara TNI, Polri, KPU, dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat menjamin Pilkada berlangsung dengan aman dan tertib.
Kolaborasi ini bukan hanya untuk menjaga stabilitas, tetapi juga untuk memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik, sehingga menghasilkan pemimpin-pemimpin daerah yang kredibel dan mampu membawa perubahan positif bagi masyarakat. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




