
Radarsampit.jawapos.com – Pemerintah terus berupaya mengembangkan sektor ekonomi di Papua melalui sejumlah program pembangunan dan pemberdayaan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Salah satu wujud konkret dari upaya ini adalah revitalisasi Pasar Sanggeng di Kabupaten Manokwari, Papua Barat.
Revitalisasi Pasar Sanggeng tidak hanya menghadirkan ruang berdagang yang modern, tetapi juga bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui akses yang lebih baik terhadap bahan kebutuhan pokok.
Langkah ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memberi dukungan bagi keberlangsungan usaha kecil sebagai tulang punggung perekonomian daerah.
Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Diana Kusumastuti, menyatakan bahwa Pasar Sanggeng yang kini sudah selesai dibangun siap menjadi pusat ekonomi yang aman, nyaman, dan modern di Manokwari.
Posisi strategisnya yang berdekatan dengan pelabuhan dan pusat pelelangan ikan memungkinkan distribusi barang menjadi lebih lancar sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses kebutuhan harian mereka.
Diana juga menyampaikan bahwa pembangunan Pasar Sanggeng mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan fasilitas perdagangan yang modern dan bersih, sembari tetap mempertahankan nilai budaya lokal Papua.
Diharapkan, pasar ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan membuka peluang lebih besar bagi UMKM untuk berkembang.
Pembangunan Pasar Sanggeng menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp162,8 miliar, yang dimanfaatkan untuk optimalisasi fasilitas pasar, termasuk perbaikan struktur bangunan, penyediaan listrik, air, dan lingkungan yang lebih tertata.
Dengan struktur tiga lantai yang berdiri di atas lahan 27.809 m², pasar ini menyediakan 394 kios dan 1.016 los bagi para pedagang, mendukung kegiatan mereka dalam kondisi yang lebih nyaman dan tertata.
Pembangunan ini diharapkan memperkuat ketahanan pangan serta mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dengan memudahkan akses pelaku UMKM ke pusat distribusi.
Di luar sektor infrastruktur pasar, pemerintah juga melakukan program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM di Papua untuk mendorong mereka menjadi eksportir potensial.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) melaksanakan program Coaching Program for New Exporter (CPNE) di Jayapura, yang melibatkan 27 UMKM lokal yang berpotensi menembus pasar internasional.
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, Meirijal Nur, menyampaikan bahwa UMKM di Papua memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi, baik di tingkat lokal maupun nasional.
Melalui program CPNE, pemerintah berupaya menyiapkan UMKM di Papua agar dapat bersaing secara global, sehingga diharapkan mampu meningkatkan ekspor produk-produk unggulan, termasuk perikanan dan kerajinan lokal.
Meirijal menjelaskan bahwa Papua, yang kaya akan sumber daya alam dan produk-produk unggulan seperti kayu dan hasil perikanan, telah menunjukkan lonjakan ekspor yang signifikan.
Pada Agustus 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor Papua mencapai 9.367 juta dolar AS, meningkat sebesar 174,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Angka ini mencerminkan potensi besar Papua dalam mendukung ekonomi nasional, sekaligus menunjukkan hasil nyata dari program pemberdayaan dan peningkatan kapasitas UMKM yang dijalankan pemerintah.
Maria Sidabutar, Kepala Divisi SMEs Advisory Service LPEI, menambahkan bahwa program CPNE telah berhasil di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Aceh dan Papua.
Melalui pelatihan dan business matching yang intensif, pelaku UMKM di Papua mendapatkan pendampingan agar memenuhi standar pasar internasional dan memperluas jaringan bisnis.
Banyak dari mereka yang kini berhasil mengekspor produk khas Papua seperti hasil laut dan kerajinan tangan ke pasar global.
Dukungan pemerintah bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan UMKM di Papua juga tidak lepas dari peran dana otonomi khusus (otsus) yang terus ditingkatkan setiap tahun.
Sejak 2004, dana otsus bagi Papua telah mengalami peningkatan hingga 16 persen, mencapai sekitar Rp117 triliun dalam sepuluh tahun terakhir.
Alokasi dana ini digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan.
Dengan dana otsus yang meningkat, pemerintah berharap dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat Papua, memperluas akses ke fasilitas umum, dan meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.
Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang lebih baik juga sangat berperan dalam mempermudah akses masyarakat Papua terhadap layanan dasar dan fasilitas ekonomi. Infrastruktur transportasi yang terus dikembangkan memungkinkan daerah-daerah terpencil terhubung lebih baik, sehingga distribusi logistik menjadi lebih efisien.
Dengan konektivitas yang lebih luas, masyarakat Papua dapat merasakan manfaat dari peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di wilayah tersebut.
Dari keseluruhan upaya ini, terlihat bahwa pendekatan pemerintah dalam membangun Papua tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat setempat.
Pemekaran wilayah di Papua menjadi enam provinsi baru diharapkan mampu mempercepat distribusi pembangunan di daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.
Dengan upaya terencana, pemerintah berharap langkah-langkah ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi Papua dan menjadikannya wilayah yang lebih maju dan sejahtera.
Melalui kolaborasi antar kementerian dan lembaga, Papua diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
Dengan ekonomi mandiri yang ditopang oleh UMKM dan akses yang semakin luas, Papua dapat mengoptimalkan potensinya sebagai "Surga Kecil di ujung Indonesia" yang maju dan makmur. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




