
JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Dorongan agar penegak hukum segera mengusut ketidakberesan pengalihan kuota haji tambahan 2024 terus mengalir.
Pansus Angket Haji DPR sudah memberikan sinyal adanya dugaan penyimpangan di balik tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi tersebut.
Mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap menyatakan, upaya penegakan hukum sejatinya bisa berjalan beriringan dengan investigasi pansus. Karena itu, dia menyarankan penegak hukum tidak perlu menunggu pansus selesai.
”Nanti (penegak hukum, Red) tinggal berkoordinasi agar (pansus, Red) menyerahkan dokumen-dokumen yang didapatkan,” ujarnya kepada jawapos, Sabtu (7/9/2024).
Yudi mengungkapkan, berkaca pada kasus Bank Century 2010 lalu, DPR menyerahkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari investigasi pansus kepada KPK.
Termasuk dokumen rekaman hasil pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pansus. Dokumen-dokumen itu kemudian didalami oleh KPK.
Untuk diketahui, saat itu Bank Century ditetapkan menjadi bank gagal berdampak sistemis agar mendapatkan biaya penyelamatan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Kala itu, total penyertaan modal sementara yang diberikan LPS kepada Bank Century sejak 24 November 2008 hingga 24 Juli 2009 sebesar Rp 6,76 triliun.
Yudi menerangkan, KPK bisa bergerak mendalami dugaan korupsi kuota haji tambahan dengan mengacu pengaduan yang diterima.
Seperti diketahui, pada awal Agustus lalu, ada laporan terkait dugaan korupsi pengalihan kuota haji tambahan yang dikirim ke KPK.
”Kalau sudah ada dumas (pengaduan masyarakat), KPK tentu sudah bisa bergerak,” ujarnya.
Yudi mengatakan, karakter penanganan kasus di KPK memang bersifat rahasia. Karena itu, dia berharap tidak adanya informasi terkait pergerakan KPK itu bukan berarti pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti.
”Ini kalau mau positive thinking, mudah-mudahan KPK sudah bergerak secara rahasia tanpa diketahui publik,” imbuh mantan ketua Wadah Pegawai (WP) KPK itu. (tyo/c17/oni)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





