Seluruh pihak hendaknya mampu untuk terus memperjuangkan dan berupaya akan terjadinya penciptaan sebuah gelaran Pemilu 2024 yang damai. Salah satu hal yang wajib untuk dilakukan adalah dengan menghindari adanya politisasi agama lantaran hal tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila.
Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua kembali menunjukkan kebengisannya dengan melakukan pelanggaran HAM dan juga bahkan melanggar kesepakatan internasional mengenai hak ibadah.
KTT ASEAN akan dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada bulan Mei 2023. Masyarakat mendukung KTT ASEAN karena acara ini sangat penting demi kerja sama di bidang ekonomi dan bilateral. Dengan menyelenggarakan KTT ASEAN di Labuan Bajo maka akan mempopulerkan wilayah tersebut di mata dunia internasional.
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dirasa akan memberikan dampak positif bagi kemajuan wilayah di sekitarnya, tak terkecuali untuk Kota Balikpapan.
Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)Cipta Kerja yang saat ini telah disahkan menjadi Undang-Undang mampu memajukan dunia usaha dengan terus memberikan kemudahan akan pengurusan perizinan.
KTT ASEAN 2023 akan diselenggarakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Warga Labuan Bajo siap menyambut para tamu delegasi ASEAN yang akan mengadakan rapat. Sambutan hangat dari warga lokal sangat penting, karena akan mensukseskan KTT ASEAN. Mereka akan menyambut delegasi yang datang, karena acara ini menguntungkan, terutama di bidang pariwisata.
Adanya Perppu Pemilu merupakan sebuah bentuk konkret dari bagaimana komitmen kuat dan konsistensi yang dimiliki oleh Pemerintah untuk terus menjalankan konstitusi terkait dengan penyelenggaraan pesta demokrasi pemilihan umum agar bisa dilaksanakan dengan tepat waktu.
Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan bisa diselesaikan sesuai dengan target, yakni bisa digunakan untuk upacara bendera pada 17 Agustus 2024 mendatang. Dengan kesesuaian target itu, maka pemerataan pembangunan di Tanah Air juga otomatis akan segera terjadi.
Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR merupakan solusi konkret yang mampu mendobrak birokrasi di Indonesia yang selama ini terlalu berbelit dan berkepanjangan, dan hal ini yang membuat para pelaku di dunia usaha menjadi sulit. Maka dari itu Pemerintah berupaya mempermudah dunia usaha dan kegiatan ekonomi dengan memangkas seluruh birokrasi.
KST adalah organisasi separatis yang mengganggu keamanan warga Papua. Sudah seharusnya KST diberantas agar tidak meresahkan masyarakat. Anggota TNI dan Polri hingga Badan Intelijen Negara (BIN) bekerja keras untuk membasmi KST agar mereka tidak bisa meneror warga di Bumi Cendrawasih.
