Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pengelolaan Dana Desa Dituntut Lebih Transparan

Yuni Pratiwi Iskandar
FOTO BERSAMA: Bupati Kotim Halikinnor berfoto bersama disela-sela kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Rabu (22/4/2026). FOTO: YUNI/RADAR SAMPIT
FOTO BERSAMA: Bupati Kotim Halikinnor berfoto bersama disela-sela kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa, Rabu (22/4/2026). FOTO: YUNI/RADAR SAMPIT

Advertisement

 

SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) terus memperkuat tata kelola pemerintahan desa melalui kegiatan pembinaan pengelolaan keuangan desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotim bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotim, Rabu (22/4/2026).

Bupati Kotim Halikinnor menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk sinergi lintas sektor dalam mendorong pengelolaan keuangan desa yang baik, transparan, dan akuntabel, terutama dari sisi hukum dan administrasi.

Advertisement

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan tata kelola keuangan desa berjalan sesuai aturan. Ini penting agar pembangunan desa bisa berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Halikinnor.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Negeri Kotim atas dukungan dan kerja sama dalam pembinaan tersebut, yang dinilai sangat penting dalam meminimalisir potensi pelanggaran hukum di tingkat desa.

Advertisement

Menurut Halikinnor, seiring dengan meningkatnya jumlah dana yang dikelola desa, baik Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD), maka tanggung jawab kepala desa juga semakin besar. Oleh karena itu, pemahaman yang baik terhadap regulasi menjadi hal mutlak.

Dalam arahannya, Halikinnor menekankan tiga hal penting kepada para kepala desa. Pertama, pentingnya mematuhi regulasi pengelolaan keuangan desa dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta disiplin anggaran. Kedua, menghindari maladministrasi yang berpotensi menjerat aparatur desa dalam persoalan hukum. Ketiga, memastikan penggunaan dana desa benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.

“Prioritas penggunaan dana desa harus fokus pada penanganan stunting, ketahanan pangan, serta peningkatan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” tegasnya.

Lebih lanjut, Halikinnor menjelaskan bahwa pelatihan ini secara khusus menyasar kepala desa sebagai pemegang otoritas utama di tingkat desa.

Ia menilai, selama ini pelatihan seringkali hanya diikuti oleh bendahara atau sekretaris desa, sementara kepala desa justru kurang memahami secara menyeluruh.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Inventarisasi Aset Pemerintah di Palangka Raya Perlu Diperkuat

Inventarisasi Aset Pemerintah di Palangka Raya Perlu Diperkuat

Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya Bennie Brian Tonni Embang, meminta pemerintah kota setempat memerhatikan perlindungan aset daerah

Dana Desa Tahap II di Kotim Tuntas 100 Persen, Kades Diminta Tak Sekadar Serap Anggaran

Dana Desa Tahap II di Kotim Tuntas 100 Persen, Kades Diminta Tak Sekadar Serap Anggaran

Penyaluran Dana Desa (DD) tahap II di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) telah mencapai 100 persen

Pengelolaan Dana Desa di Kotim Disorot, 213 Peserta Ikuti Workshop

Pengelolaan Dana Desa di Kotim Disorot, 213 Peserta Ikuti Workshop

Sebanyak 213 peserta yang terdiri dari camat, kepala desa, dan pendamping desa mengikuti Workshop

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer