Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penataan UMKM Terowongan Nur Mentaya Terkendala Status Lahan

M
Penulis: M. Akbar❯
Lapak pelaku UMKM di kawasan Terowongan Nur Mentaya Sampit, Kabupaten Kotim.  (Akbar/Radar Sampit)
Lapak pelaku UMKM di kawasan Terowongan Nur Mentaya Sampit, Kabupaten Kotim. (Akbar/Radar Sampit)

Advertisement

 SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengungkapkan rencana penataan pelaku UMKM di kawasan Terowongan Nur Mentaya hingga kini belum terealisasi akibat sejumlah kendala, terutama terkait status kepemilikan lahan.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DKUPP Kotim, Muslih, mengatakan sebagian besar lahan di sepanjang kawasan tersebut merupakan milik pribadi, sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam melakukan penataan.

“Sebagian besar lahan di sepanjang kawasan itu milik warga, bukan milik pemerintah daerah. Ini yang membuat penataan menjadi lebih sulit,” ujarnya.

Advertisement

Kawasan Terowongan Nur Mentaya sendiri diketahui mulai ramai sejak diresmikan pada Desember 2022. Lokasi tersebut berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat, terutama pada malam hari, dengan banyaknya pelaku UMKM yang membuka lapak dan mendorong perputaran ekonomi.

“Dengan adanya penerangan jalan umum di Terowongan Nur Mentaya, UMKM tumbuh dan perputaran ekonomi meningkat,” kata Muslih.

Namun di sisi lain, keberadaan lapak UMKM yang belum tertata rapi membuat kawasan tersebut terkesan kumuh. Para pedagang umumnya masih menggunakan lapak seadanya dengan terpal, sehingga terlihat semrawut, terutama pada siang hari.

Advertisement

Muslih mengakui, penataan kawasan tersebut tidak mudah karena membutuhkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) serta pendekatan yang lebih kompleks dibandingkan daerah lain.

Ia mencontohkan, di Kota Palangka Raya penataan UMKM dapat dilakukan lebih mudah karena didukung ketersediaan lahan milik pemerintah daerah.

“Berbeda dengan Palangka Raya yang lahannya milik pemerintah. Di sini hampir sepanjang jalan milik warga, sehingga penataannya lebih sulit,” jelasnya.

Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen mencari solusi terbaik untuk menata kawasan tersebut. Sejumlah opsi tengah dipertimbangkan, seperti pembangunan sentra khusus UMKM atau penerapan konsep lapak kontainer yang lebih tertata.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bundaran KB di Sampit Perlu Penataan,Komisi IV DPRD Kalteng Dorong Masuk APBD 2027

Bundaran KB di Sampit Perlu Penataan,Komisi IV DPRD Kalteng Dorong Masuk APBD 2027

Kawasan Bundaran KB yang menjadi titik nol ruas Jalan Sampit–Samuda Kotim mendapat perhatian Komisi IV DPRD Kalteng dan perlu penataaan

DPRD Kotawaringin Barat Dorong Penataan Kawasan Pelabuhan Panglima Utar Kumai  

DPRD Kotawaringin Barat Dorong Penataan Kawasan Pelabuhan Panglima Utar Kumai  

Kawasan sekitar Pelabuhan Panglima Utar Kumai dinilai perlu ditata kembali agar lebih representatif sebagai wajah pariwisata Kobar

Alot! UMK Kotim 2027 Disepakati Naik 8,51 Persen, Tembus Rp4,07 Juta

Alot! UMK Kotim 2027 Disepakati Naik 8,51 Persen, Tembus Rp4,07 Juta

 Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kotawaringin Timur (Kotim) 2027 akhirnya disepakati sebesar Rp4.076.409,11. Angka tersebut naik 8,51 persen

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer