Bapperida Kotim Kawal Program Prioritas Pembangunan Daerah
SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tetap berkomitmen menjalankan program prioritas pembangunan daerah, meski menghadapi pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat.
Melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), langkah pengawalan terhadap 14 program prioritas Bupati terus dilakukan agar pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai arah kebijakan daerah.
Kepala Bapperida Kotim Alang Arianto menjelaskan bahwa tahun 2026 menjadi tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Karena itu, seluruh program strategis yang sudah ditetapkan harus tetap dijalankan, meski dengan penyesuaian akibat efisiensi anggaran.
“Sebanyak 14 program prioritas Bupati menjadi fokus kami. Meski anggaran berkurang, komitmen untuk melaksanakan tetap ada. Kita hanya menyesuaikan kegiatan agar tidak mengganggu pelayanan publik dan target pembangunan,” ujar Alang.
Ia menyebutkan, pengurangan Transfer Keuangan Daerah (TKD) untuk Kotim mencapai sekitar Rp380 miliar. Namun, pemerintah daerah telah mengajukan usulan kepada Kementerian Dalam Negeri agar sebagian anggaran yang dipangkas dapat dipulihkan.
“Dalam rapat nasional bersama Kemendagri, kami sudah menyampaikan daftar program yang terdampak. Mendagri juga meminta daerah menyampaikan program yang tertunda, karena beliau akan memperjuangkannya bersama Kementerian Keuangan,” jelasnya.
Dijelaskan Alang, sebagian besar kegiatan yang terdampak efisiensi merupakan sektor infrastruktur, terutama proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK). Salah satunya proyek peningkatan jalan dari Kotabesi menuju Desa Kandan dan Camba, yang sempat tertunda sejak tahun 2024.
“Peningkatan jalan Kota Besi–Kandan–Camba menjadi salah satu prioritas karena menunjang akses menuju Pulau Hanibung, yang direncanakan menjadi kawasan wisata baru. Tahun 2026 nanti, minimal jalan itu bisa difungsikan meski belum diaspal,” katanya.
Menurut Alang, proyek-proyek infrastruktur seperti ini berperan penting dalam memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar. Ia berharap, jika usulan pemulihan anggaran disetujui pemerintah pusat, kegiatan yang tertunda dapat kembali dijalankan.
“Rata-rata kegiatan yang tertunda memang proyek fisik. Kalau janji dari Mendagri kemarin bisa terealisasi, Insha Allah seluruh kegiatan yang tertunda dapat kembali dilaksanakan,” tandasnya. (yn/fm)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
