Keterbukaan Informasi Publik, Komitmen Bangun Pemerintahan Bersih
SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik bukan hanya soal kewajiban hukum, tetapi menjadi dasar penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Hal itu disampaikan Irawati saat menghadiri Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik dan Rapat Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Kotim Tahun 2025, Selasa (4/11/2025).
Dalam sambutan mewakili Bupati Halikinnor, Irawati menyebutkan, keterbukaan informasi merupakan bagian dari komitmen Pemkab Kotim mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Transparansi adalah kunci kepercayaan publik. Dengan layanan informasi yang terbuka dan cepat, kita bisa memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa penghargaan yang diberikan kepada badan publik bukan sekadar seremoni tahunan, tetapi momentum untuk memperkuat budaya kerja terbuka di seluruh instansi.
“Penghargaan ini seharusnya menjadi pengingat bagi semua perangkat daerah agar terus memperbaiki sistem pelayanan informasi. Kepercayaan masyarakat adalah penghargaan yang paling berharga,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Pemkab Kotim memberikan apresiasi kepada enam badan publik terbaik atas komitmen dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi.
Diantaranya Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sebagai terbaik I, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) terbaik II, dan Dinas SDABMBKPRKP terbaik III.
Sementara posisi berikutnya ditempati Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kecamatan MB Ketapang, dan BKPSDM Kotim.
Selain penganugerahan, kegiatan juga diisi dengan Rapat Koordinasi PPID sebagai wadah konsolidasi antarinstansi dalam meningkatkan kualitas layanan informasi publik di daerah.
Irawati mengapresiasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) selaku PPID Utama yang dinilai konsisten membangun sistem informasi publik yang transparan dan responsif.
“Sinergi antar-PPID di semua tingkatan harus terus diperkuat. Dengan koordinasi yang baik, pengelolaan informasi publik bisa lebih efektif dan berkelanjutan,” tegasnya.
Lebih lanjut Irawati mengingatkan bahwa keterbukaan informasi tak bisa dilepaskan dari semangat reformasi birokrasi dan transformasi digital.
“Pemerintah harus siap berubah dan beradaptasi dengan era digital. Transparansi bukan sekadar slogan, tapi budaya kerja yang harus kita wujudkan bersama demi pemerintahan yang bersih dan dipercaya masyarakat,” pungkasnya. (yn/fm)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
