Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warga Samuda Adukan Perusahaan Sawit ke DPRD Kotim

Rado.
Penulis: Rado.❯
MENGADU: Komisi II DPRD Kotim berfoto bersama tokoh masyarakat Samuda Besar, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan yang mengadukan dugaan penyerobotan lahan oleh perusahaan kelapa sawit, Kamis (23/10/2025.
MENGADU: Komisi II DPRD Kotim berfoto bersama tokoh masyarakat Samuda Besar, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan yang mengadukan dugaan penyerobotan lahan oleh perusahaan kelapa sawit, Kamis (23/10/2025.

SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Ketegangan antara warga Desa Samuda Besar, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan (MHS), Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), dengan perusahaan perkebunan kembali mencuat.


Advertisement

Warga mendatangi gedung DPRD Kotim meminta wakil rakyat memfasilitasi penyelesaian dugaan penyerobotan lahan yang telah lama menggantung.

Tokoh masyarakat Samuda Besar, Mursalin menyebut, langkah warga datang ke DPRD bukan tanpa alasan. Mereka merasa perjuangan mempertahankan lahan seluas sekitar 1.150 hektare milik Kelompok Tani Dayak Misik tidak pernah mendapat kepastian hukum.

"Kami sudah lelah menunggu. Lahan itu digarap tanpa sepengetahuan warga, padahal jelas-jelas berada di wilayah Kotim,” tegasnya, Kamis (23/10/2025).

Advertisement

Mursalin menyebutkan, berdasarkan SK.847/Menhut-II/2014,  perusahaan itu  seharusnya beroperasi di wilayah Kabupaten Seruyan dengan izin seluas 36.100 hektare.

Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan aktivitas perusahaan merambah ke Desa Samuda Besar yang merupakan wilayah administrasi Kotim.

Keluhan warga tidak hanya soal batas izin. Aktivitas perusahaan kelapa sawit itu membuat galian sekunder disebut menyebabkan genangan dan banjir di lahan pertanian masyarakat.

Advertisement

Ia menambahkan, berbagai upaya mediasi telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil. "Sudah empat kali kami duduk bersama, tapi hasilnya nihil. Karena itu kami datang ke DPRD untuk mencari jalan keadilan,” ujarnya.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD Kotim, Akhyannoor memastikan pihaknya akan segera memproses laporan tersebut secara kelembagaan.

“Kami menghargai langkah warga yang datang menyampaikan aspirasi secara damai. Semua laporan akan kami tindak lanjuti melalui mekanisme resmi di dewan,” ujarnya.

Akhyannoor menilai, persoalan batas wilayah izin antara Kabupaten Seruyan dan Kotim menjadi kunci utama yang harus diklarifikasi.

“Kalau memang lahan yang digarap itu masuk wilayah Kotim, maka harus ada peninjauan ulang terhadap izin perusahaan. Prinsipnya, masyarakat tidak boleh dirugikan,” tegasnya.

Ia berharap, konflik ini bisa diselesaikan secara musyawarah dengan melibatkan semua pihak, termasuk peluang kerja sama antara perusahaan dan warga.

“Kalau nanti ada kesepakatan yang baik, misalnya dalam bentuk kemitraan atau pemberdayaan tenaga kerja lokal, itu tentu akan membawa manfaat besar bagi warga Samuda Besar,” tukasnya. (ang/fm)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Puskesmas Gunung Makmur Rampung, Penantian Panjang Warga Antang Kalang Terjawab

Puskesmas Gunung Makmur Rampung, Penantian Panjang Warga Antang Kalang Terjawab

Pembangunan Puskesmas Gunung Makmur di Kecamatan Antang Kalang disambut positif oleh masyarakat wilayah utara Kabupaten Kotawaringin Timur

SMPN 1 Antang Kalang Gagal Masuk APBD-P 2026, Kini Didorong Jadi Prioritas 2027

SMPN 1 Antang Kalang Gagal Masuk APBD-P 2026, Kini Didorong Jadi Prioritas 2027

Ketua Komisi III DPRD Kotim, Dadang Syamsu, mendesak pemerintah daerah memprioritaskan usulan kegiatan SMPN 1 Antang Kalang dalam APBD 2027

RAPBD Kotim 2027 Tembus Rp1,97 Triliun, Defisit Rp35 Miliar

RAPBD Kotim 2027 Tembus Rp1,97 Triliun, Defisit Rp35 Miliar

RAPBD Kotim tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp1,97 triliun. Meski mengalami kenaikan, anggaran tersebut masih mencatat defisit Rp35 miliar

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer