
SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotawaringin Timur (Kotim), Yudi Aprianor mengakui bahwa saat ini belum ada anggaran khusus yang difokuskan untuk program pencegahan narkoba di tingkat desa.
Hal ini menyikapi adanya dorongan dari DPRD Kotim untuk turut aktif memerangi peredaran narkoba hingga ke tingkat desa
Namun, ia menjelaskan bahwa sebenarnya desa dapat menggunakan sebagian dana desa untuk kegiatan edukasi dan sosialisasi bahaya narkotika.
“Bupati sudah memberikan arahan agar desa dapat mengalokasikan sebagian anggaran dari APBDes untuk kegiatan sosialisasi bahaya narkoba. Ke depan kami akan berkoordinasi dengan BNN Kabupaten agar pelaksanaannya lebih terarah,” jelas Yudi.
Ia menambahkan, DPMD berencana mengeluarkan surat edaran kepada seluruh desa agar menjadikan pencegahan narkotika sebagai salah satu prioritas penggunaan dana desa.
Desa juga diimbau untuk berkoordinasi dengan instansi teknis, seperti BNN dan Dinas Kesehatan, agar pelaksanaan kegiatan sosialisasi lebih tepat sasaran.
“Bentuk kegiatan bisa berupa penyuluhan, pelatihan perangkat desa, hingga pembentukan relawan antinarkoba di masyarakat. Secara umum, penggunaan dana desa untuk hal itu diperbolehkan karena tujuannya jelas untuk kepentingan masyarakat,” pungkas Yudi.
Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kotim, Eddy Mashamy menekankan pentingnya sinergi antara camat, pendamping desa, dan perangkat desa agar pencegahan penyalahgunaan narkoba bisa berjalan efektif.
“Camat dan pendamping desa itu yang paling dekat dengan masyarakat. Kalau semua bisa bekerja sama, saya yakin kita bisa mencegah berbagai hal negatif, termasuk penyalahgunaan narkoba,” ucap Eddy. (ang/fm)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


