Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kotim: Pemerintah Harus Tegas Urusan Plasma Kelapa Sawit

Rado.
Penulis: Rado.❯
BERTEMU : Anggota DPRD Kotim Parimus bersama tim dari Pemkab Kotim saat bertemu dan berbicara dengan ribuan warga yang menuntut plasma 20 persen dan ganti rugi lahan, Senin (22/9/2025). FOTO:RADO
BERTEMU : Anggota DPRD Kotim Parimus bersama tim dari Pemkab Kotim saat bertemu dan berbicara dengan ribuan warga yang menuntut plasma 20 persen dan ganti rugi lahan, Senin (22/9/2025). FOTO:RADO

SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com - Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Parimus menegaskan kepada pemerintah untuk tegas kepada seluruh perusahaan perkebunan untuk melaksanakan program plasma dan CSR.


Advertisement

“Kita ketahui soal plasma dan CSR ini karena kurang tegasnya kita kepada PBS, akibatnya  masyarakat yang bertindak sendiri dan tidak jarang mereka yang menuntut hak itu dianggap melanggar hukum,” kata Parimus.

Dia mencontohkan persoalan di Desa Sebabi Kecamatan Telawang. Dirinya menginginkan 95 persen warga di daerah itu dan sekitarnya mendapatkan plasma 20 persen dari lahan di inti perkebunan.

Perjuangan ini sudah mulai bergulir dan pemerintah daerah diharapkan mendukung  masyarakat yang menuntut haknya.

Advertisement

“Kedepannya pemerintah harus memposisikan diri di pihak masyarakat untuk menjadikan masyarakat ini sejahtera, kalau selama kebijakan itu maish setengah hati berpihak kepada masyarakat untuk mendapatkan plasma 20 persen itu maka kesejahteraan hanya sekadar angan-angan saja,” tegas Parimus.

Dia melihat gejolak tuntutan terhadap plasma 20 persen ini akan sulit dibendung apabila pihak perusahaan masih mengulur waktu ditambah lagi pemerintah daerah tidak memprioritaskan penyelesaiannya. Maka hal ini sama saja memicu konflik berkepanjangan.

“Salah satunya seperti di Telawang, ada sengketa dengan PT. Bina Sawit yang mana ini masalahnya sejak 1999 silam tidak diselesaikan, tanah tidak diganti rugi warga disuruh bikin SKT tanah diserahkan ke perusahaan sejak itu  katanya untuk plasma tetapi faktanya sampai sekarang plasma itu tidak kunjung dilaksanakan,” tegasnya. (ang/fm)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Rapat Paripurna DPRD Kotim Mendadak Tegang, Tes Urine Digelar yang Mangkir Bakal Dipanggil

Rapat Paripurna DPRD Kotim Mendadak Tegang, Tes Urine Digelar yang Mangkir Bakal Dipanggil

Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan, pemeriksaan itu merupakan bentuk keseriusan lembaga legislatif dalam mendukung upaya pemberantasan narko

Banjir dan DBD Mengintai, DPRD Kotim Desak Pemda Bergerak Sebelum Terlambat

Banjir dan DBD Mengintai, DPRD Kotim Desak Pemda Bergerak Sebelum Terlambat

DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan

Dapil 5 Bidik DBH 2027, Jalan Kalikasa Parenggean Diminta Jadi Prioritas

Dapil 5 Bidik DBH 2027, Jalan Kalikasa Parenggean Diminta Jadi Prioritas

Andi Lala, meminta pemerintah daerah mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) infrastruktur tahun 2027 ke daerah pemilihan (Dapil) 5

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer