Setiap Desa Didorong Miliki Pos Bantuan Hukum, Ini Fungsinya


SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Tengah mendorong pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap desa sebagai langkah memperluas akses hukum dan memperkuat penyelesaian masalah secara damai melalui kearifan lokal.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kalteng Hajrianor menegaskan bahwa keberadaan Posbakum bukan sekadar fasilitas hukum, tetapi juga ruang bagi masyarakat desa untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah sebelum menempuh jalur hukum formal.
“Bayangkan jika setiap sengketa kecil langsung dibawa ke pengadilan, prosesnya panjang dan tentu tidak murah. Padahal, banyak perkara bisa selesai di tingkat desa, secara kekeluargaan,” ujarnya usai menghadiri penyerahan sertifikat Kekayaan Intelektual Komunal di Sampit.
Menurut Hajrianor, program ini sejalan dengan semangat membangun budaya damai dan memperkuat fungsi tokoh masyarakat dalam menyelesaikan konflik secara lokal. Untuk itu, pihaknya mendorong agar setiap kepala desa menunjuk lima orang pengurus Posbakum, termasuk dua paralegal yang akan mendapatkan pelatihan langsung dari Kemenkumham.
“Yang ditunjuk bisa siapa saja, tokoh adat, Damang, atau tokoh masyarakat, yang penting dihormati dan bisa menjadi penengah. Kami akan keluarkan SK, dan mereka akan dilatih untuk memahami tugas sebagai paralegal,” jelasnya.
Hajrianor menilai, kehadiran Posbakum di desa-desa akan menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan hukum yang mudah, murah, dan cepat. Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) saja, terdapat lebih dari seratus desa yang dinilai potensial untuk menjadi lokasi Posbakum.
“Idealnya, jumlah Posbakum setara dengan jumlah desa. Kita ingin masyarakat desa tidak merasa jauh dari hukum,” tegasnya.
Meski bukan menggantikan peran institusi hukum formal, Posbakum diharapkan menjadi filter awal bagi persoalan hukum yang muncul di masyarakat. Dengan adanya juru damai di tiap desa, potensi konflik bisa lebih cepat diredam dan tidak membesar.
Selain memperkuat pelayanan hukum, program ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya pelestarian nilai-nilai lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan perdamaian. Hajrianor menyebut, pendekatan ini lebih relevan dalam konteks masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat istiadat.
Kemenkumham juga berharap adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kotim dalam mempercepat realisasi Posbakum di desa-desa. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai krusial untuk memastikan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan.
“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Butuh komitmen bersama agar layanan hukum ini benar-benar dirasakan masyarakat. Ini tugas bersama demi keadilan yang merata,” pungkas Hajrianor. (yn/yit)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




