Pemkab Kotawaringin Timur Tertibkan Data Perangkat Desa Lewat NIPDes


SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mulai membenahi tata kelola administrasi pemerintahan desa dengan meluncurkan program Nomor Identitas Perangkat Desa (NIPDes).
Inovasi ini ditujukan untuk menciptakan basis data perangkat desa yang akurat, tertib, dan terintegrasi. Peluncuran NIPDes ini berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2025 yang diterbitkan pada 30 Juni lalu.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kotim Raihansyah mengatakan, langkah ini lahir dari kebutuhan mendesak akan keakuratan data perangkat desa yang selama ini kerap terkendala dalam pelaporan.
“Banyak kasus di mana terjadi pergantian perangkat desa, tetapi dokumen pelantikan tidak pernah dikirimkan ke DPMD. Ini menghambat pendataan dan pengarsipan,” ujar Raihansyah.
NIPDes menjadi solusi dari persoalan tersebut. Sistem ini memberikan setiap perangkat desa nomor identitas khusus yang terdiri dari 23 digit, mencakup informasi kode wilayah, desa, tahun kelahiran, tahun pengangkatan, dan jenis kelamin, mirip dengan sistem Nomor Induk Pegawai (NIP) pada ASN.
“Dengan NIPDes, setiap perangkat desa memiliki pengenal resmi. Ini menjadi bagian dari penguatan kelembagaan dan tertib administrasi,” katanya.
Saat ini, proses pendataan masih dilakukan secara bertahap, dimulai dari empat kecamatan yakni Mentawa Baru Ketapang, Baamang, Kota Besi, dan Cempaga. Seluruh data dikelola secara manual atau offline sembari proses pencocokan berlangsung.
“Ke depan, data ini akan ditampilkan di situs resmi DPMD. Tinggal ketik nomor NIPDes, maka seluruh informasi perangkat desa akan muncul,” jelasnya.
Menurut Raihansyah, sekitar 800 perangkat desa dari total 167 desa di Kotim akan didata. Proses ini membutuhkan ketelitian tinggi agar tidak terjadi kesalahan yang dapat berdampak administratif.
“Kami menargetkan bisa menyelesaikan pendataan minimal tiga desa setiap tiga bulan. Harapannya, hingga akhir 2025 sudah bisa mencapai 40 persen,” katanya.
Lebih dari sekadar penataan data, keberadaan NIPDes juga memberikan kepastian hukum bagi perangkat desa. Ketika terjadi pergantian kepala desa, proses pergantian perangkat tidak lagi bisa dilakukan secara sepihak. Semua harus sesuai prosedur, mengingat para perangkat telah melalui mekanisme rekrutmen resmi di desa masing-masing.
“Kita harap ini jadi tonggak pembaruan sistem administrasi pemerintahan desa di Kotim,” pungkas Raihansyah. (yn/yit)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




