Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kotim Desak Pemkab Prioritaskan Program Infrastruktur dan Pelayanan Kesehatan

H
Penulis: Heny Pusnita❯
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Eddy Mashamy
Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Eddy Mashamy

SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Eddy Mashamy mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Terutama keluhan masyarakat terkait layanan kesehatan.


Advertisement

”Menjaga kualitas kesehatan masyarakat menjadi salah satu pilar utama yang harus diprioritaskan. Kotim sudah memiliki RSUD dr Murjani Sampit yang harusnya memiliki fasilitas, sarana, prasarana kesehatan yang memadai dan tenaga kesehatan yang mencukupi serta pelayanan yang harus semakin ditingkatkan demi masyarakat," kata Eddy.

Eddy menyadari adanya efisiensi anggaran secara nasional membawa dampak hampir di semua sektor.

Namun, sebagai pemangku kepentingan harus cermat memilah dan memilih program prioritas untuk kesejahteraan masyarakat.

Advertisement

”Saya meminta untuk anggaran di bidang kesehatan jangan kita pangkas terlalu besar karena berdampak langsung kepada masyarakat Kotim di bidang kesehatan," ujarnya.

Ia mengingatkan kembali Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun untuk periode lima tahunan ini merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah dalam mengatur strategi dan arah kebijakan program pembangunan yang mengacu pada kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Dokumen publik ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih optimal serta merupakan akuntabilitas publik pemerintah daerah.

Advertisement

RPJMD juga merupakan pedoman dalam penyusunan rencana strategi satuan kerja perangkat daerah yang dijadikan rujukan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Didalammya berisi dokumen indikator kinerja yang akan dicapai dan dijadikan acuan dalam penyusunan kegiatan oleh SKPD dalam setiap tahunnya.

”Mengingat betapa pentingnya fungsi RPJMD 2025-2029 menjadi rujukan pembangunan 5 tahun, maka diperlukan kemauan dan kemampuan politik dari seluruh pemangku kepentingan dalam mencermati agar nantinya dapat direalisasikan dan dirasakan dampak pembangunannya secara nyata oleh masyarakat Kotim," ujarnya.

Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel yang melibatkan masyarakat dan seluruh stakeholder dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan.

”Saya berharap proses ini berjalan secara demokratis dan partisipatif serta dapat mengakomodir semua kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD. Sehingga, dalam proses penyusunan RPJMD perlu adanya sinergi dan keterpaduan dengan rencana strategis di atasnya yaitu RPJPD Provinsi dan RPJM Nasional," terangnya.

Setelah melakukan pencermatan secara mendalam terhadap rancangan awal RPJMD Kotim 2025-2029,  Eddy menilai PAD Kotim tahun 2024 lalu hanya mampu memberikan kontribusi minimal untuk belanja.

”Sekarang coba kita gali lagi sektor apa yang menjadi penopang utama untuk pendapatan daerah, bagaimana membuat strategi untuk meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD), termasuk ada beberapa PBS yang masih belum memberikan kontribusi ke daerah berupa tidak dapat terpungutnya BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang jumlahnya cukup besar," tegasnya.

Selain itu, belum terpungutnya Pajak Air Permukaan Tanah dan tingginya tunggakan pajak kendaraan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah.

”Banyaknya kendaraan bermotor yang menggunakan plat non KH. Saya berharap dan mendorong, ada program strategis dari pemerintah daerah agar masyarakat patuh membayar pajak dan menertibkan administrasi kendaraannya tersebut," ujarnya.

Dalam RPJMD 2025-2029, Eddy melihat belum adanya gambaran target laju pertumbuhan ekonomi beserta strategi yang akan dicapai, sektor-sektor mana yang dominan memberikan kontribusi.

Tidak kalah pentingnya juga gambaran selama lima tahun ke depan bagaimana strategi pemerintah daerah dalam menumbuhkan iklim investasi di Kotim yang berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja, pengurangan angka pengangguran yang pada akhirnya bisa mengurangi angka kemiskinan.

”Tidak terlihatnya pemerataan rencana pembangunan di sektor selatan seperti Samuda, dimana diketahui selama beberapa waktu terakhir ini hampir boleh dikatakan tidak terlihatnya kemajuan pembangunan secara nyata," ujar anggota DPRD Kotim dari Dapil 3 ini.

Tak hanya itu, jalan-jalan penghubung masih terus dikeluhkan masyarakat, penyediaan sarana air bersih masih belum terpunuhinya kebutuhan air bersih yang memadai untuk semua lapisan masyarakat, normalisasi listrik masih belum bisa dirasakan dengan baik, pelabuhan atau ferry penyeberangan Kecamatan Mentaya Hilir Selatan dengan Kecamatan Pulau Hanaut, bisa di katakan terkesan mangkrak sejak dimulainya pembangunan dari tahun 2021.

”Kondisi Pasar Umar Hasyim yang sudah kelihatan lusuh, tata kota Samuda yang semerawut, terkesan tidak terawat dengan baik, pendangkalan perairan disekitar pelabuhan pasar yang merupakan urat nadi perekonomian dan arus barang serta tempat bongkar muat hasil usaha diberbagai sektor daerah sekitarnya," ujarnya.

Di sisi lain, Eddy menilai selama program kerja lima tahunan tidak ada perubahan yang signifikan terhadap penataan Samuda.

”Hal yang tidak kalah penting bahwa program-program pembangunan yang telah tersusun ini harus segera diikuti dengan strategi langkah yang reil atau nyata, sehingga bisa dievaluasi tentang hasil yang telah dicapai dan tidak hanya bersifat teoritik dan normatif saja tetapi sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat khususnya masyarakat Samuda," ujarnya.

Hal ini, menurutnya penting karena masyarakat tidak membutuhkan retorika-retorika yang akhinya akan menjadi janji-janji belaka.

”Semoga ini bisa menjadi masukan yang konstruktif bagi semua pihak yang berkepentingan guna menyempurnakan RPJMD 2025-2029 sehingga cita-cita untuk mewujudkan visi sejahtera, bermartabat, maju, dan berkelanjutan betul-betul bisa direalisasikan," tegasnya. (hgn/ign)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Banjir dan DBD Mengintai, DPRD Kotim Desak Pemda Bergerak Sebelum Terlambat

Banjir dan DBD Mengintai, DPRD Kotim Desak Pemda Bergerak Sebelum Terlambat

DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan

Dapil 5 Bidik DBH 2027, Jalan Kalikasa Parenggean Diminta Jadi Prioritas

Dapil 5 Bidik DBH 2027, Jalan Kalikasa Parenggean Diminta Jadi Prioritas

Andi Lala, meminta pemerintah daerah mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) infrastruktur tahun 2027 ke daerah pemilihan (Dapil) 5

Puskesmas Gunung Makmur Rampung, Penantian Panjang Warga Antang Kalang Terjawab

Puskesmas Gunung Makmur Rampung, Penantian Panjang Warga Antang Kalang Terjawab

Pembangunan Puskesmas Gunung Makmur di Kecamatan Antang Kalang disambut positif oleh masyarakat wilayah utara Kabupaten Kotawaringin Timur

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer