Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Penerapan BPHTB Gratis Sempat Bikin Galau Pengembang Perumahan

Yuni Pratiwi Iskandar
Ilustrasi: Perumahan. (Dok. JawaPos.com)
Ilustrasi: Perumahan. (Dok. JawaPos.com)

SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Pemerintah pusat menghapus bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) untuk masyarakat berpenghasilan rendah mulai awal tahun 2025. Selain itu, pengurusan persetujuan bangunan gedung juga dipercepat.


Advertisement

Kebijakan ini untuk mendukung program tiga juta rumah yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto.

Sejumlah kabupaten di Kalteng mulai menerapkan kebijakan ini sejak Januari 2025, di antaranya Kabupaten Kotawaringin Barat dan Kota Palangka Raya. Sementara itu di Kabupaten Kotawaringin Timur,  penghapusan BPHTB untuk rumah subsidi ini baru diterapkan awal Maret ini.

Sejumlah developer yang tergabung dalam organisasi Real Estate Indonesia (REI) sempat mengeluhkan terlambatnya implementasi kebijakan pemerintah pusat di daerah.

Advertisement

Padahal Peraturan Bupati Kotim tentang penghapusan BPHTB dan percepatan pengurusan persetujuan bangunan gedung sudah terbit sejak Januari.

Irwan Subakti, pengembang perumahan di Sampit, mengatakan bahwa para pengembang perumahan subsidi masih dikenai BPHTB hingga awal Maret 2025.

Para pengembang pun mengeluhkan keterlambatan penerapan kebijakan  BPHTB gratis. Karena itulah beberapa kali pengurus REI melakukan audiensi ke Badan Pendapatan Daerah Kotim agar segera  mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat.  

Advertisement

Sementara itu Ketua REI Kotim Fajriansyah mengatakan, REI sudah berkoordinasi dengan Bapenda untuk membahas implementasi BPHTB gratis untuk rumah subsidi.

Hasilnya, para pengembang kini sudah bisa menikmati BPHTB gratis khusus untuk rumah subsidi. ”Di Sampit sudah resmi berjalan programnya untuk biaya BPHTB gratis mulai kemarin,” kata Fajri saat dihubungi Radar Sampit, Rabu (5/3).   

Secara terpisah, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotim Ramadansyah mengatakan, pelaksanaan kebijakan ini telah berjalan. Para pengembang perumahan subsidi pun telah melakukan proses pembayaran sesuai ketentuan.

“Peraturan Bupati terkait pembebasan BPHTB sudah diterapkan. Para  developer sudah melakukan pembayaran di kantor Bapenda, sudah berjalan. Tidak ada masalah, karena rumah subsidi ini memang diperuntukkan bagi MBR. Syarat utamanya hanya kontrak kredit dengan pihak bank saja. Jika bank sudah mengeluarkan kredit untuk rumah masyarakat berpenghasilan rendah, otomatis BPHTB gratis,” jelas Kepala Bapenda Kotim.

Lebih lanjut dijelaskan, pihak bank berperan menentukan kriteria masyarakat yang masuk dalam kategori MBR. Adapun batasan penghasilan maksimal untuk memperoleh fasilitas ini, yakni Rp 7 juta per bulan bagi yang belum menikah, dan Rp 8 juta per bulan bagi yang sudah menikah.

"Yang menentukan kriteria itu bank, bukan kami. Di kami itu mereka hanya pembayaran BPHTB saja," ucapnya. 

Pembebasan BPHTB ini sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Selain BPHTB, pemerintah juga memberikan keringanan lain berupa penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah subsidi.

Adapun persyaratan untuk mendapatkan pembebasan BPHTB, masyarakat harus memenuhi kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan, serta memenuhi persyaratan umum dan khusus sesuai aturan yang berlaku.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan semakin banyak masyarakat Kotim yang bisa mewujudkan impian memiliki rumah sendiri tanpa terbebani biaya tambahan. Namun demikian, bagi masyarakat dengan penghasilan di atas Rp 8 juta tetap dikenakan BPHTB sesuai ketentuan. (yn/yit)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

RAPBD Kotim 2027 Disepakati, Kekurangan Anggaran Tembus Rp764 Miliar

RAPBD Kotim 2027 Disepakati, Kekurangan Anggaran Tembus Rp764 Miliar

Pemerintah Kabupaten Kotim bersama DPRD akhirnya menyepakati RAPBD Tahun Anggaran 2027 dengan total belanja sebesar Rp1,997 triliun.

Rapat Paripurna DPRD Kotim Mendadak Tegang, Tes Urine Digelar yang Mangkir Bakal Dipanggil

Rapat Paripurna DPRD Kotim Mendadak Tegang, Tes Urine Digelar yang Mangkir Bakal Dipanggil

Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan, pemeriksaan itu merupakan bentuk keseriusan lembaga legislatif dalam mendukung upaya pemberantasan narko

Jabatan Pengurus Koperasi Plasma jadi Lahan Basah, Perubahan Taraf Hidup Oknum Disorot Warganet

Jabatan Pengurus Koperasi Plasma jadi Lahan Basah, Perubahan Taraf Hidup Oknum Disorot Warganet

Perubahan taraf hidup sejumlah pengurus yang dinilai mencolok berbanding terbalik dengan hasil plasma yang diterima anggota.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer