Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

DPRD Kotim Berharap Proyek Infrastruktur Tak Terdampak Efisiensi

Rado.
Penulis: Rado.❯
PEMELIHARAAN: Proyek infrastruktur berupa pemeliharaan jalan di simpang Desa Tinduk menuju Dermaga Penyeberangan ke Desa Terantang. ISTIMEWA/RADAR SAMPIT
PEMELIHARAAN: Proyek infrastruktur berupa pemeliharaan jalan di simpang Desa Tinduk menuju Dermaga Penyeberangan ke Desa Terantang. ISTIMEWA/RADAR SAMPIT

SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Efisiensi anggaran besar-besaran yang dilakukan pemerintah diharapkan tak berdampak pada proyek infrastruktur di daerah. Anggaran sektor itu dinilai penting, terutama untuk Kabupaten Kotawaringin Timur dengan kondisi infrastruktur yang masih perlu banyak perhatian.


Advertisement

”Dulu kita dihadapkan dengan rasionalisasi anggaran lantaran adanya pandemi Covid-19. Sekarang kembali dihadapkan dengan kondisi rasionalisasi anggaran dalam rangka efisiensi anggaran," kata Mariani, Ketua Komisi IV DPRD Kotim, Selasa (11/2).

Mariani berharap anggaran untuk Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Kontruksi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DSDABMBKPRKP) jangan sampai terjadi pemotongan dalam jumlah besar.

”Kami belum mengetahui berapa besaran potongannya. Namun, Berdasarkan informasi sebesar 28 persen dari anggaran yang ada. Jika sebesar 28 persen, tentu masih bisa dioptimalkan, asalkan jangan sampai mencapai 50 persen. Karena kondisi fisik infrastruktur kita saat ini sangat berat, khususnya di wilayah perdesaan," jelasnya.

Advertisement

Menurutnya, kondisi infrastruktur dapat mempengaruhi perekonomian masyarakat dan mengganggu kesejahteraan. Jalan yang rusak tanpa penanganan akan menyebabkan pengeluaran biaya yang lebih tinggi bagi masyarakat yang ingin membawa bahan pangan atau lainnya.

”Contohnya untuk mengangkat kebutuhan pokok. Karena jalan rusak, harus estafet menggunakan jalur air, kemudian dilanjutkan jalur darat yang tentunya memakan biaya lebih. Seperti di Desa Camba, Soren, dan Simpur di Kecamatan Kotabesi," ujarnya.

Dia menambahkan, kondisi jalur darat yang tidak memungkinkan untuk dilalui akan menjadi kendala bagi masyarakat, terutama untuk kegiatan ekonomi. Hal itu akan berpengaruh pada tingginya harga kebutuhan di desa serta berimbas langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Advertisement

”Kotim, khususnya Kalimantan Tengah memiliki luasan wilayah yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya, sehingga infrastruktur sangat diharapkan bisa memadai. Untuk itu, seharusnya ada pengecualian bagi Kalimantan Tengah dalam hal rasionalisasi anggaran," tegasnya.

Apalagi, lanjutnya, ketika musim kemarau, beberapa sungai mengalami kekeringan, sehingga jadi kendala bagi warga karena perahu tidak dapat diandalkan menjalankan kegiatan ekonomi. Di sisi lain, pada jalur darat, banyak kondisi jalan yang berlubang, bahkan ada yang belum memiliki akses.

”Sedangkan saat musim hujan, banyak jalan yang banjir serta rusak parah, sehingga sulit dilalui. Kami berharap hal ini bisa disikapi Presiden, khususnya Bupati dan Wakil Bupati Kotim agar melakukan subsidi silang terhadap kegiatan yang tidak terlalu urgent agar anggarannya dialihkan pada pembangunan yang lebih mendesak," kata Mariani.

Mariani menegaskan, pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat tidak boleh diganggu gugat, sehingga harus dimuat dalam skala prioritas.

Dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengundang DSDABMBKPRKP guna pembahasan anggaran yang tersedia dan prioritas pembangunan ke depannya, meskipun sebelumnya anggaran telah disepakati dan ditandatangani bersama.

”Informasinya, tanggal 15 Februari ini pemerintah daerah sudah harus melakukan rasionalisasi anggaran, sehingga kemungkinan akan ada pengurangan kembali dari anggaran yang sebelumnya telah disepakati," ucapnya.

Mariani menambahkan, kebijakan itu harus kembali dibahas antara eksekutif dan legislatif. Harapannya, Pemkab Kotim lebih bijaksana terkait program yang menjadi prioritas. Terutama di sektor infrastruktur. (ang/ign)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Rapat Paripurna DPRD Kotim Mendadak Tegang, Tes Urine Digelar yang Mangkir Bakal Dipanggil

Rapat Paripurna DPRD Kotim Mendadak Tegang, Tes Urine Digelar yang Mangkir Bakal Dipanggil

Ketua DPRD Kotim Rimbun mengatakan, pemeriksaan itu merupakan bentuk keseriusan lembaga legislatif dalam mendukung upaya pemberantasan narko

Banjir dan DBD Mengintai, DPRD Kotim Desak Pemda Bergerak Sebelum Terlambat

Banjir dan DBD Mengintai, DPRD Kotim Desak Pemda Bergerak Sebelum Terlambat

DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meminta pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim hujan

Dapil 5 Bidik DBH 2027, Jalan Kalikasa Parenggean Diminta Jadi Prioritas

Dapil 5 Bidik DBH 2027, Jalan Kalikasa Parenggean Diminta Jadi Prioritas

Andi Lala, meminta pemerintah daerah mengalokasikan Dana Bagi Hasil (DBH) infrastruktur tahun 2027 ke daerah pemilihan (Dapil) 5

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer