HARATI Berikan Bukti, Bukan Janji, Siap Usung Program Pemerintahan Bersatu


Sebagai paslon yang diusung oleh lima partai politik, yakni PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Perindo, dan Demokrat, HARATI menunjukkan penguasaan materi dan kemampuan dalam menjawab pertanyaan dari panelis. Mereka juga menyampaikan visi dan misi yang tertuang dalam program "PEMERINTAHAN BERSATU" (Bersatu untuk kesejahteraan - Bersatu dalam meningkatkan kesejahteraan).
Salah satu isu yang diangkat dalam debat, mengenai keterlambatan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Calon Wakil Bupati Kotim Irawati, menjelaskan keterlambatan tersebut bukan disengaja. Mmelainkan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kondisi pandemi Covid-19 yang mengharuskan ada pengalihan anggaran, pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat dan keberlanjutan pembangunan dari kepemimpinan sebelumnya.
"Memang terjadi adanya hutang pembayaran TPP, namun kami tetap terus berupaya membayarkannya tanpa mengesampingkan hak-hak pegawai," tegasnya.
Calon Bupati Kotim Halikinnor juga menjelaskan, keterlambatan pembayaran TPP juga disebabkan oleh kesalahan administrasi dari Satuan Perangkat Daerah (SOPD) yang mengajukan. Sseperti keterlambatan mengisi absensi dan ketersediaan sinyal internet di kawasan blank spot. "Perlu diingat, TPP itu bukan gaji, tetapi suatu bentuk penghargaan dari pemerintah daerah. Permasalahan TPP ini pasti kita bayarkan dan semuanya terakomodir dengan baik," terangnya.
Sementara itu, program "PEMERINTAHAN BERSATU" yang diusung HARATI bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kotim. Program ini fokus pada penguatan partisipasi publik dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, diharapkan dapat mendorong pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Beberapa program yang ditawarkan meliputi:
Peningkatan Kesejahteraan ASN; Penambahan nilai tunjangan, menjamin pembayaran TPP tepat waktu, menyiapkan solusi untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah pusat menghapus honorer/tenaga kontrak, serta peningkatan insentif perangkat desa dan BPD, RW, dan RT.
Aksesibilitas dan Kesejahteraan Masyarakat; Pembangunan jalan, jembatan, listrik, dan internet untuk aksesibilitas desa, layanan kesehatan BPJS UHC, penanganan stunting, dan pemeriksaan lansia.
Peningkatan Ekonomi dan Sumber Daya Manusia; Pelatihan kerja dan kemitraan dengan perusahaan untuk tenaga kerja lokal, peningkatan produktivitas pertanian dengan teknologi hidroponik dan pabrik pakan ternak.
Inovasi dan Pengembangan; Beasiswa, SMP satu atap, rumah dinas guru, Pemberdayaan pemuda melalui Sampit Youth Creative Center dan fasilitas olahraga, Pengembangan wisata Pulau Hanibung dan Terowongan Nur Mentaya.
Inklusi dan Keberlanjutan; Pemberdayaan UMKM dengan kios strategis dan bantuan modal, pengolahan sampah medis, penambahan ruang terbuka hijau, kesiapsiagaan bencana dengan mobil pemadam, mesin pompa, dan embung air, pelestarian budaya Dayak dan festival tradisional, peningkatan kesejahteraan ASN dan perangkat desa.
Dalam closing statement, Halikinnor menegaskan bahwa HARATI bukan hanya memberikan janji, tetapi telah memberikan bukti. "Kami, pasangan HARATI, bukan hanya beri janji, tapi sudah memberikan bukti," tegasnya. (yn/gus)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




