Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Respons Cepat SOPD Permudah Proses Audit

A
Penulis: Administrator❯
AUDIT: Pertemuan Bupati Kotim Halikinnor dengan Tim BPK RI Perwakilan Kalteng baru-baru ini. (PROKOPIMKOTIM FOR RADAR SAMPIT)
AUDIT: Pertemuan Bupati Kotim Halikinnor dengan Tim BPK RI Perwakilan Kalteng baru-baru ini. (PROKOPIMKOTIM FOR RADAR SAMPIT)
SAMPIT - Masing-masing satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur harus cepat merespon jika Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) membutuhkan data untuk proses audit  Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Bupati Kotim Halikinnor meminta tim pemeriksa BPK mengadukan  jika ada SOPD yang responnya lambat. Pihaknya bersama Sekretaris Daerah (Sekda) dan Inspektorat  siap membantu mengawal prosesnya.

Halikinnor mengatakan, pemkab berupaya menyajikan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan. "Sudah menjadi kewajiban kami untuk menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh tim BPK," ucapnya.

Menurutnya, kepala SOPD harus mengawal setiap temuan atau permintaan informasi dan data keuangan SOPD oleh tim BPK.

"Mudah-mudahan pemeriksa ini berjalan lancar sesuai jadwalnya. Harapannya Kotim bisa naik menjadi terbaik dalam penyelesaian tindak lanjut BPK RI," harapnya.

Halikinnor juga tidak segan untuk meminta masukan-masukan dari tim BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah (Kalteng), serta dengan terbuka menerima saran untuk memperbaiki pengelolaan keuangan ke arah yang lebih baik.

Semakin kompleknya pelaporan keuangan dan banyaknya  analisis yang diminta secara cepat oleh kementerian, membuat pemerintah daerah membutuhkan aplikasi yang terintegrasi dari perencanaan sampai pelaporannya. Oleh karena itu pemerintah daerah memerlukan sumber daya manusia (SDM) keuangan berlatar belakang pendidikan akuntansi.

Belum sempurnanya aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kemendagri mendorong Pemkab Kotim untuk paralel menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (Simral), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).

"Sampai sekarang bahkan belum dapat informasi pemerintah daerah yang penyusunan LKPD-nya menggunakan SIPD Kemendagri secara cepat dan tepat," tutupnya. (yn/yit)

Advertisement
Advertisement
Editor : Administrator
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar SampitIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Penganggaran Proyek Pemkab Kotim Bangun Gedung Senilai Rp150 Miliar Berjalan Lancar

Penganggaran Proyek Pemkab Kotim Bangun Gedung Senilai Rp150 Miliar Berjalan Lancar

Rencana Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim) membangun gedung serbaguna senilai  sekitar Rp150 Miliar, bakal lancar  dan tetap melaju pada 2027

Pemkab Kotim Fokus Pemerataan Layanan Kesehatan

Pemkab Kotim Fokus Pemerataan Layanan Kesehatan

Pemerintah daerah terus berupaya memperkuat fasilitas dan jangkauan layanan kesehatan untuk memastikan tidak ada masyarakat yang terabaikan.

Inflasi Kotim Terkendali di Angka 4,47 Persen, Bupati Sebut Pasokan Komoditas Tetap Terpenuhi

Inflasi Kotim Terkendali di Angka 4,47 Persen, Bupati Sebut Pasokan Komoditas Tetap Terpenuhi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menyebut inflasi daerah masih terkendali dengan angka 4,47 persen.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement

Populer